RADAR BOGOR - Puluhan warga yang didominasi kaum ibu-ibu mendatangi Kantor Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Mereka menuntut keadilan terkait bantuan kompensasi yang diberikan pemerintah imbas penutupan kegiatan tambang di Desa Sukasari.
Salah seorang warga mengungkapkan, aksi ini bertujuan mempertanyakan kejelasan soal pendataan penerima bantuan kompensasi penutupan aktivitas tambang.
"Kami ini warga terdampak, tapi malah tidak dapat bantuan. Padahal kami tinggal di sekitar usaha galian," ungkapnya kepada wartawan, Senin 3 November 2025.
Menurutnya, tidak sedikit warga yang bekerja sebagai buruh harian di pertambangan, yang tidak masuk data penerima bantuan kompensasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Oleh sebab itu, para ibu-ibu tersebut meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka perihal data penerima bantuan kompensasi penutupan tambang.
Meski tidak bertemu dengan pihak Pemerintah Desa Sukasari, warga tersebut diterima oleh pihak BPD Sukasari.
Ketua BPD Sukasari, Ridwan Oling memastikan akan menampung aspirasi para warga tersebut dan akan meminta klarifikasi kepada pihak Pemdes Sukasari.
Sebab, kata dia, pendataan selama ini dilakukan oleh tiap pemerintah desa yang kemudian dilaporkan ke tiap kecamatan.
"Kami BPD memang tidak dilibatkan soal pendataan, maka kami tidak tahu siapa saja yang mendapat bantuan," ungkapnya.
Dari hasil pengecekan pihak BPD, banyak data penerima bantuan yang bukan dari keluarga pelaku usaha pertambangan.
"Data yang kami dapat ada sebanyak 800 warga yang mendapatkan kompensasi. Setelah kami periksa, memang diduga banyak salah sasaran," tukas Ridwan.(cok)
Editor : Alpin.