RADAR BOGOR – Pemerintah resmi memulai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kabupaten Bogor dengan ditandai peletakan batu pertama di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang.
Kegiatan program BSPS itu dihadiri langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor Marlyn Maisarah, serta sejumlah pejabat daerah dan masyarakat penerima manfaat.
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor Marlyn Maisarah mengungkapkan, peletakan batu pertama program BSPS itu menjadi simbol dimulainya langkah awal percepatan penuntasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor.
“Kita mau meletakkan batu pertama, mudah-mudahan lancar pembangunannya, cepat selesai, dan bermanfaat,” ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa 4 November 2025.
Ia menegaskan, dukungan Komisi V DPR RI terhadap program BSPS merupakan bagian dari upaya bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah, khususnya Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu penerima alokasi terbesar.
“Kepada mitra kerja Komisi V terutama Menteri PKP atas perjuangannya juga kita sama-sama berjuang untuk masyarakat terutama program ini," katanya.
"Dari Pak Presiden seperti tadi yang sudah dibilang Pak Menteri, kita akan berjuang lagi tahun depan akan ditingkatkan. Tahun depan lagi maksudnya 2027 harus lebih naik lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi peran DPR RI, khususnya Komisi V, yang konsisten memberikan dukungan penuh terhadap penganggaran dan pelaksanaan program BSPS.
“Enak kan kalau dari DPR-nya dukung gini. Banyak kan dari 45 ribu jadi 400 ribu, jadi peningkatannya kan luar biasa di program ini,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan alokasi BSPS dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit rumah tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan legislatif,
Terutama Komisi V DPR RI yang ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah. “Itu tidak mungkin kalau teman-teman DPR tidak setuju, khususnya Komisi V,” lanjutnya.
Maruarar menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kabupaten Bogor, kata dia, akan menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesejahteraan masyarakat dari tingkat paling dasar, yakni tempat tinggal yang layak huni. (cr1)
Editor : Yosep Awaludin