RADAR BOGOR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memusnahkan ratusan kotak udang terkontaminasi radioaktif cesium-137 di Pusat Pengolahan Limbah B3 (PPLI) Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Pemusnahan itu dilakukan setelah pemeriksaan menemukan kandungan radiasi mencapai 10,8 Bq per kilogram uji basah pada produk udang dari kawasan industri modern Cikande dan sebelumnya dikembalikan oleh Amerika Serikat.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, mengatakan dari total 3.250 kotak udang yang diperiksa, terdapat 494 kotak yang dinyatakan positif terkontaminasi cesium-137.
Berdasarkan rekomendasi BAPETEN dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), pemusnahan wajib dilakukan untuk mencegah risiko bahaya bagi masyarakat.
Pemusnahan dilakukan menggunakan teknologi insinerasi pertikal stalker yang telah dilengkapi peralatan pengendalian emisi udara dan continuous emission monitoring (CEM). Seluruh proses dijalankan dengan protokol ketat keamanan radiasi dan lingkungan.
“Ini aman karena peralatan yang digunakan dilengkapi dengan sistem pengendalian pencemaran udara dan monitoring emisi secara terus-menerus,” ujarnya, Minggu 16 November 2025.
Setelah proses insinerasi selesai, abu hasil pembakaran disolidifikasi menggunakan beton dalam kotak HDPE, kemudian ditempatkan di landfill kelas satu yang dioperasikan PPLI. Langkah ini memastikan tidak ada residu berbahaya yang kembali mencemari lingkungan.
Total udang terkontaminasi yang dimusnahkan mencapai hampir 5 ton, meski berat setiap kotak bervariasi. Proses pemusnahan dilakukan bertahap.
“Satu kali proses berjalan sekitar empat jam. Hari ini kita musnahkan sekitar satu ton, dan sisanya akan dilanjutkan sampai seluruh lima ton selesai,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen KLH dalam menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman kontaminasi radioaktif.
“Proses ini sangat penting untuk memastikan keamanan publik terkait paparan CSM-137,” katanya.
KLH memastikan seluruh rangkaian pemusnahan dilakukan sesuai standar internasional dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan dampak kesehatan maupun lingkungan. (cr1)
Editor : Yosep Awaludin