RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri, Kodim, Polres Bogor, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bogor membentuk satgas percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pembentukan satgas itu langsung dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan dukungan Polres Bogor dan Kodim Bogor, serta melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Satgas ini dibentuk menjadi bagian upaya Pemkab Bogor mendukung program nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dukung Penuh Langkah Pemprov Jabar Ambil Alih Pembangunan Jalan Desa
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa percepatan pembangunan koperasi ini sangat strategis.
Satgas mensosialisasikan program ke 416 desa dan 19 kelurahan di wilayah Kabupaten Bogor, sekaligus menginventarisasi aset milik daerah yang bisa dipakai sebagai basis koperasi.
"Satgas telah memimpin rapat mingguan untuk mengevaluasi setiap aspek pembangunan koperasi Merah Putih, mulai dari aset desa hingga pengembangan ekonomi lokal," kata Rudy kepada Radar Bogor, Selasa 25 November 2025.
Baca Juga: Kabar Gembira! Cegah Kriminalisasi, Polres Metro Depok Kedepankan Restorative Justice dan Mediasi Jika Terjadi Konflik yang Melibatkan Guru
Rudy menjelaskan, salah satu agenda pentingnya adalah peletakan batu pertama pembangunan koperasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, yang dijadwalkan pada 29 November 2025 bersama Menteri Koperasi.
Disertai dengan pembangunan di beberapa titik lokasi lainnya se-Kabupaten Bogor.
"Target jangka panjang program ini yaitu, 435 koperasi Merah Putih akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, mencakup 416 desa dan 19 kelurahan," jelas Rudy.
Baca Juga: Informasi Pencairan Serentak BLT Kesra Rp900 Ribu Via PT Pos hingga Harapan KPM Non Reguler Ingin Jadi Peserta Bansos Utama
Rudy melanjutkan, untuk mendukung itu, Satgas sedang menginventarisasi aset pemerintah daerah yang bisa dipergunakan sebagai modal koperasi, sekaligus melakukan percepatan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait.
"Kami berharap, ini bisa memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan dan kelurahan, sekaligus mendukung kebijakan nasional Koperasi Merah Putih," ujar Rudy.
Dia menambahkan, terkait pembiayaan Koperasi Merah Putih, dana akan mengalir dari pemerintah pusat dengan pemantauan ketat dari Satgas agar pembangunan berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(abl)
