RADAR BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp11,697 triliun melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat 28 November 2025.
APBD tersebut memuat sejumlah program prioritas yang berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, serta percepatan akses kesehatan bagi masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan rapat paripurna tersebut membahas delapan agenda penting, termasuk penetapan beberapa rancangan peraturan daerah dan pengesahan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan menjadi perda dan akan segera dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi gubernur,” ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat 28 November 2025.
Rudy menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah pada tahun 2026, terutama sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ia juga mengapresiasi DPRD Kabupaten Bogor dan seluruh SKPD yang telah membahas anggaran secara menyeluruh.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa.
Anggaran ini tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusia.
Pemkab Bogor juga memprioritaskan pembangunan strategis di berbagai wilayah, antara lain pengembangan Bogor Timur dan Bogor Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan jalan alternatif Bogor Selatan, tahapan pembangunan jalan khusus angkutan barang dan tambang.
Selain itu, penyelesaian pembebasan lahan jalan Bojong Gede Kemang, termasuk satu jembatan yang ditargetkan rampung pada 2026.
Berkolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan Jalur Puncak 2 yang dialokasikan sekitar Rp1 triliun pada 2026, kelanjutan pembangunan ruas Leuwiliang Ranca Bungur, termasuk proses pembebasan lahan.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Bogor menargetkan Universal Health Coverage (UHC) dapat tercapai 100 persen pada 2026.
Sementara itu di bidang pendidikan, pemerintah menyiapkan bantuan beasiswa untuk siswa MI, MTs, dan RA, serta bantuan bagi siswa SMP yang tidak diterima di sekolah negeri namun masuk dalam data DTSN.
APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp11,697 triliun, menurun sekitar Rp700 miliar dibanding APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp12,4 triliun.
“Meski terjadi penurunan, kami tetap memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Program lain yang masih dapat ditunda akan dialihkan ke tahun berikutnya,” katanya.
Untuk penanganan bencana, Pemkab Bogor telah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penjelasan detail terkait angka dan program akan disampaikan oleh Sekda atau BPKAD.
"Mari bangun Kabupaten Bogor bersama-sama dan tentunya kita berharap besar bahwa Bogor ke depan lebih maju, aman, adil, dan makmur," tutupnya.(cr1)
Editor : Alpin.