RADAR BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin pertemuan strategis yang melibatkan perangkat daerah terkait pada Jumat, 28 November 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Soekarno-Hatta, yang terletak di Pendopo Bupati Bogor.
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka mempercepat penataan sejumlah simpang utama dan proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pada tahun 2026.
Tujuannya memastikan semua program yang direncanakan dapat berjalan sesuai arah dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.
Fokus utama rapat kali ini adalah mendesak percepatan penataan empat simpang jalan yang dianggap sangat strategis dan selama ini menjadi titik kemacetan krusial serta penghambat konektivitas antar kawasan.
Keempat simpang tersebut adalah Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Cikereteug, dan Simpang Gadog.
Pentingnya koordinasi lintas sektoral ditekankan oleh Rudy Susmanto sebagai kunci untuk mempercepat pembangunan dan memastikan infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat langsung bagi aktivitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hari ini kita membahas beberapa hal strategis terkait pembangunan Kabupaten Bogor, khususnya penataan pasar, infrastruktur jalan, dan kawasan wisata,” ujar Rudy Susmanto dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Lebih lanjut, Bupati Bogor menekankan bahwa tahun 2026 ditetapkan sebagai momen percepatan pembangunan pada beberapa kawasan prioritas.
Beberapa kawasan yang menjadi fokus utama percepatan adalah jalur Puncak bagian selatan (Gadog-Cianjur) dan rute alternatif penting seperti Megamendung-Cijeruk.
Program ini juga memasukkan pengembangan sektor pariwisata di Pancawati.
Secara terpisah, ada agenda mendesak yaitu penyelesaian infrastruktur di Bojonggede, terutama proyek jembatan dan jalur lambat yang sangat esensial sebagai penghubung vital antara Kabupaten Bogor bagian tengah dan selatan.
Penataan Simpang Tiga Pasir Muncang dijadikan contoh nyata perlunya kolaborasi yang kuat agar akses strategis dapat segera berfungsi dan kemacetan dapat dikurangi.
Di samping fokus utama pada infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga meluncurkan inisiatif pembangunan hutan kota di 40 kecamatan.
Program lingkungan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Koramil, dan pemerintah desa yang memiliki tujuan ganda, yaitu memperluas ruang terbuka hijau dan sekaligus memperkuat edukasi lingkungan di masyarakat.
Bupati Rudy menambahkan bahwa semua kegiatan pembangunan, mulai dari pembangunan jalan desa, pengelolaan lahan, hingga program konektivitas wilayah, harus merujuk pada zonasi yang telah ditetapkan.
Hal ini dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah, bersinergi, dan memberikan manfaat yang optimal.***
Editor : Eka Rahmawati