RADAR BOGOR - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Fahirmal Fahim menyambut baik wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait pemberian upah Rp 50 ribu bagi warga yang ingin menanam dan merawat pohon.
Fahirmal menilai, wacana gagasan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi ini perlu diapresiasi.
Karena, kata dia, mengingat kondisi hutan di Jawa Barat yang masih berfungsi baik hanya sekitar 20 persen saja, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak.
"Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu segera diatasi mengingat ancaman bencana alam seperti tanah longsor dan banjir masih terus menghantui," kata dia kepada Radar Bogor, Jumat 5 Desember 2025.
Baca Juga: Malam Ini Lasqi Nusantara Festival 2025 Bakal Digelar di Bogor, Qasidah Bakal Diajukan Jadi Warisan Budaya
Bahkan, keterlibatan masyarakat dengan pemberian intensif sebesar Rp ribu untuk menanam dan merawat pohon tentu hal yang sangat wajar.
"Insya Allah dapat mendorong upaya percepatan rehabilitasi hutan gundul atau rusak terutama di kawasan hulu sungai," jelas dia.
Kendati begitu, kata dia, berharap perencanaan untuk program tersebut harus disusun sebaik mungkin.
"Sekaligus yang tak kalah penting menyangkut pengawasan yang baik dan konsisten dalam pelaksanaannya," tutupnya.
Baca Juga: Jaga Fisik dan Kebugaran, Kapolres Metro Depok Ajak Anggotanya Lari Pagi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan memberikan intensif sebesar Rp 50 ribu bagi warga yang ingin menaman pohon. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan yang saat ini mulai kritis.
Plt Dinas Lingkungan Hidup, Teuku Mulya mengungkap pemerintah Kabupaten Bogor akan mendukung program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat.
"Jadi ini bentuk kepedulian dan bentuk kebijakan yang inisiatif oleh pak KDM yang harus kita dukung, menurut saya gitu. Ini satu persoalan mendukung setiap penanaman pohon," kata Teuku.
Teuku menjelaskan, pada prinsipnya seluruh elemen harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan.
Bahkan, kata dia, kebijakan itu perlu didukung karena melihat bagaimana dampaknya ketika hilang hutan seperti yang terjadi di wilayah yang terkena bencana alam di Aceh dan Sumatera Barat, Utara.
Baca Juga: Cek Bansos KKS dan Gunakan dengan Bijak, Kemensos Ingatkan Agar Tidak Dipakai untuk Membeli Barang yang Tak Penting
"Kita kan sudah liat bagaimana dampak dari hilangnya hutan atau ditebang nya banyak pohon di Aceh, Sumatera Barat dan Utara kan," jelas dia
Kendati Pemkab Bogor mendukung rencana tersebut, tentunya masih terdapat problem teknis saat ini pada program tersebut. Kata dia, yaitu penganggaran bagi warga yang ingin melakukan penanaman pohon.
"Apakah anggaran di Jawa Barat atau anggaran dishare Kabupaten Kota. Sementara mungkin banyak Kabupaten Kota yang sudah ketuk palu anggaran yang tidak melakukan itu," tutur dia.
"Program ini apakah sudah dirancang oleh KDM udah masuk program APBD 2025 walaupun dilaksanakan akhir tahun atau dirancang di tahun 2026, kan itu problemnya dari sisi anggaran," tambah dia.
Dia juga menambahkan, sebelum Gubernur akan mengadakan program tersebut, Pemkab Bogor pun telah memiliki kebijakan menjaga kelestarian hutan, yaitu program satu Kecamatan satu Hutan Kota.
"Dan ini yang ini kita sudah lakukan dan sudah mulai inisiasinya kemarin di Taman di Cisarua," ujar dia.
Sebab itu, kata dia, terkait program pemberian intensif bagi warga yang ingin menanam pohon, pihaknya akan terus menunggu teknis selanjutnya.
"Mengaitkan kebijakan KDM ini seperti apa nah itu ada langkah teknis yang harus dilakukan, kalo persoalan mendukung pasti kita dukung," pungkasnya.(abl)