RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Hutan Kota sebagai upaya jangka panjang menghijaukan wilayah Kabupaten Bogor. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekologis yang dapat dirasakan dalam puluhan tahun ke depan.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Teuku Mulya, mengatakan hasil rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk melibatkan seluruh elemen, termasuk dunia usaha, dalam menyukseskan program tersebut.
“Kita ingin mengajak semua elemen, termasuk dunia usaha, untuk berkontribusi menghijaukan Kabupaten Bogor dan ikut menyukseskan program satu kecamatan satu hutan kota. Prinsipnya semua mendukung apa yang dicanangkan Pak Bupati, karena manfaatnya tidak dirasakan satu-dua tahun, tapi puluhan tahun ke depan,” ujar Teuku Mulya kepada Radar Bogor, Sabtu, 13 Desember 2025.
Teuku menjelaskan, Pemkab Bogor telah menyiapkan sejumlah lahan yang berpotensi dijadikan kawasan hutan kota. Pihaknya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat maupun pihak swasta yang ingin berkontribusi melalui penanaman pohon atau dukungan lainnya.
“Jadi kemarin kita menampilkan beberapa lahan yang bisa dijadikan hutan kota, kalau memang ada sumbangan atau kontribusi pohon dan penanaman, kami persilakan,” katanya.
Terkait waktu pelaksanaan, Teuku menyebut saat ini pemerintah daerah masih berada pada tahap identifikasi lokasi. Penanaman pohon secara bertahap direncanakan mulai dilakukan pada bulan Januari 2026.
Meski belum menetapkan target waktu penyelesaian secara spesifik, Pemkab Bogor berharap program ini dapat berjalan signifikan dalam dua tahun ke depan.
“Target spesifik nggak ada, tapi Pak Bupati berharap kalau bisa dalam satu sampai dua tahun, 2026–2027, beberapa yang sudah ditetapkan itu bisa selesai,” jelasnya.
Saat ini, baru empat lokasi yang resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan kota percontohan. Lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Cibinong, Citeureup, Ciampe, dan Cileungsi.
Keempat titik tersebut diharapkan menjadi model awal pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Hutan Kota. Namun demikian, Teuku menegaskan bahwa penghijauan tidak terbatas pada lahan milik pemerintah daerah.
“Dalam menghijaukan ini nggak mesti lahannya Pemkab Bogor. Kalau ada lahan kritis atau lahan milik masyarakat dan swasta yang bisa ditanami dalam jangka panjang, itu dipersilakan. Kita data, mau di pinggir sungai atau lahan kritis lainnya,” pungkasnya.
Editor : Eka Rahmawati