RADAR BOGOR – Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan luasan perkebunan sawit terbesar kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi.
Keberadaan perkebunan sawit tersebut dinilai perlu disikapi secara objektif dan berbasis kajian ilmiah, mengingat peran strategis Kabupaten Bogor sebagai daerah tangkapan air dan penyangga ekologis wilayah Jabodetabek.
Akademisi Kehutanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, menyebutkan bahwa total areal perkebunan sawit di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 4.066 hektare yang tersebar di Kecamatan Cigudeg, Jasinga, Rancabungur, dan Sukajaya.
Menurutnya, sebagian besar lahan tersebut merupakan hasil konversi dari kebun karet atau pertanaman lama, bukan pembukaan hutan primer baru.
“Informasi ini penting agar publik tidak menyamaratakan kondisi sawit di Bogor dengan wilayah lain di Indonesia yang mengalami deforestasi akibat ekspansi besar-besaran,” ujarnya.
Meski demikian, Naresworo menegaskan bahwa secara ilmiah sistem perkebunan sawit monokultur tetap memiliki potensi risiko ekologis jika tidak dikelola secara ketat dan berkelanjutan.
“Berbagai penelitian menunjukkan monokultur sawit dapat menurunkan keanekaragaman hayati, memengaruhi struktur tanah, serta mengganggu tata air, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi dan topografi bergelombang hingga curam seperti Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Ia menyoroti peran Kabupaten Bogor sebagai daerah tangkapan air utama dan wilayah penyangga Jabodetabek.
Perubahan tutupan lahan menuju monokultur dinilai berpotensi meningkatkan limpasan permukaan, erosi, serta sedimentasi sungai yang dapat berdampak ke wilayah hilir.
“Oleh karena itu, pengelolaan sawit di Bogor harus memperhatikan konservasi tanah dan air, perlindungan sempadan sungai, serta pengendalian aliran permukaan secara serius,” tegasnya.
Naresworo juga mengungkapkan bahwa IPB University memiliki kebun kelapa sawit seluas 54 hektare di kawasan IPB Innovation Valley, Jonggol, dari total lahan seluas 266 hektare. Kebun tersebut difungsikan sebagai kebun pendidikan dan penelitian.
“Kebun sawit IPB menjadi laboratorium lapang untuk kajian produktivitas berkelanjutan, konservasi tanah dan air, pengelolaan lingkungan, serta aspek sosial-ekonomi perkebunan. Ini membuktikan bahwa sawit dapat dikelola dengan prinsip ilmiah dan terbuka terhadap evaluasi akademik,” ungkapnya.
Dari sisi sosial-ekonomi, ia mengakui bahwa perkebunan sawit berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi lokal.
Namun, manfaat ekonomi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola lahan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial agar tidak memicu konflik dan ketimpangan.
Berdasarkan kajian ilmiah, Naresworo merekomendasikan agar pengelolaan sawit di Kabupaten Bogor diarahkan pada pengendalian ketat alih fungsi lahan, terutama di kawasan lindung, daerah resapan air, dan lereng curam.
Selain itu, ia mendorong prioritas pada peremajaan (replanting) dan intensifikasi dibandingkan perluasan areal baru.
“Penerapan praktik sawit berkelanjutan, termasuk konservasi tanah dan air, perlindungan sempadan sungai, pengelolaan limbah, serta pengawasan berbasis data ilmiah dengan pelibatan masyarakat dan perguruan tinggi, harus diperkuat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan perkebunan sawit di Kabupaten Bogor harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
“Kepentingan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan harus berjalan seimbang dan berbasis ilmu pengetahuan,” pungkasnya. (cr1)
Editor : Yosep Awaludin