RADAR BOGOR – Rencana pembangunan flyover atau underpass di Kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, kembali mencuat sebagai solusi untuk mengurai kemacetan akibat banyaknya perlintasan kereta api.
Namun, hingga kini realisasi proyek tersebut masih terkendala persoalan klasik, yakni pembebasan lahan.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan kemacetan di Bojonggede tidak lepas dari keberadaan beberapa pintu perlintasan kereta api yang memotong jalur utama.
Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas kerap tersendat, terutama pada jam sibuk.
“Di Bojonggede itu ada beberapa pintu perlintasan kereta api, dan itu yang membuat jalan macet. Sebenarnya rencana pembangunan flyover sudah lama dibahas,” katanya kepada Radar Bogor, Rabu 17 Desember 2025.
Menurutnya, rencana tersebut bahkan telah masuk dalam perencanaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Namun, pelaksanaannya belum berjalan karena terganjal pengadaan lahan, terutama di titik-titik strategis seperti kawasan dekat pom bensin.
“Flyover itu sudah direncanakan lama. Tapi terkendala pembebasan tanah, apalagi bentang jembatannya cukup panjang,” ujarnya.
Yayat menjelaskan, terdapat dua opsi teknis yang bisa dipilih untuk mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang, yakni pembangunan flyover atau underpass.
Menurutnya, secara rasional, underpass bisa menjadi pilihan, namun tetap bergantung pada kajian teknis dan kesiapan lahan.
Ia menilai, Kabupaten Bogor memiliki banyak rencana pembangunan infrastruktur, namun sering kali lambat dalam realisasi.
Hal ini membuat sejumlah proyek strategis, termasuk penanganan kemacetan Bojonggede, berlarut-larut.
“Dulu sempat mau didanai pusat, tapi karena pembebasan tanah tidak selesai, akhirnya tertunda,” imbuhnya.
Selain persoalan infrastruktur, Yayat juga menyoroti lemahnya pengaturan lalu lintas di kawasan Bojonggede.
Minimnya kehadiran petugas membuat kondisi di lapangan kerap tidak terkendali.
“Polisi jarang, Dishub hampir tidak ada. Akhirnya yang mengatur lalu lintas justru ormas, preman atau oknum. Ini menunjukkan negara seperti tidak hadir,” tegasnya.
Ia menambahkan, Bojonggede merupakan salah satu kawasan dengan pergerakan perjalanan yang tinggi, didukung banyaknya perumahan dan dominasi pengguna sepeda motor.
Namun, sistem jaringan jalan yang ada dinilai tidak mampu menampung beban lalu lintas tersebut.
“Bojonggede itu mau dikembangkan sebagai kawasan TOD, tapi terjebak jaringan jalan yang tidak mendukung. Mayoritas orang pakai motor, ditambah angkot yang berhenti sembarangan,” ungkapnya.
Yayat menegaskan, pembangunan flyover atau underpass hanya akan efektif jika disertai komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembebasan lahan.
“Bantuan dari pusat sebesar apa pun tidak akan jalan kalau tanahnya tidak clear. Sekarang tinggal tunggu komitmennya, mau sampai kapan persoalan ini dibiarkan,” pungkasnya.(cr1)
Editor : Alpin.