RADAR BOGOR – Pemerintah Kecamatan Cileungsi bersama Satpol PP kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar kawasan flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Penertiban ini dilakukan karena masih ditemukan PKL yang kembali mendirikan lapak meski sebelumnya sudah ditertibkan.
Camat Cileungsi, Drs. Adi Henryana, mengatakan penertiban kali ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang telah dilakukan beberapa bulan lalu.
Namun, sejumlah PKL dinilai tidak kapok dan kembali memanfaatkan lahan yang seharusnya steril dari aktivitas berjualan.
“Itu memang hasil penertiban terdahulu. Masih ada beberapa yang membandel dan bikin lapak lagi. Tapi langsung kita tertibkan kembali bersama Satpol PP Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu 17 Desember 2025.
Ia menjelaskan, pada penertiban sebelumnya pihak kecamatan sempat menghadapi keraguan terkait kepemilikan lahan.
Setelah dilakukan pengecekan, lokasi tersebut dipastikan merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Setelah kita pastikan bahwa lapak-lapak itu berdiri di atas lahan milik provinsi, penertiban langsung kita lakukan,” jelasnya.
Dalam penertiban terbaru, petugas membongkar empat lapak non permanen dan 11 lapak semi permanen.
Lapak-lapak PKL tersebut umumnya menggunakan terpal, asbes, dan rangka sederhana sehingga dapat dibongkar tanpa menggunakan alat berat.
“Kebanyakan mereka pasang terpal dan asbes, dengan tenaga manusia juga bisa kita robohkan,” tambahnya.
Adi menegaskan, penertiban dilakukan sesuai instruksi Bupati Bogor agar kawasan Cileungsi, khususnya di sekitar flyover, dapat tertata dengan baik, bersih, dan tidak terkesan kumuh.
Kawasan tersebut dinilai strategis karena berada di sekitar pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.
“Di sekitar situ ada Ramayana, Pasar Cileungsi, dan flyover. Kita ingin kawasan ini tertib dan indah. Flyover sendiri alhamdulillah sudah clear, sudah tidak ada lagi yang berjualan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian PKL yang berupaya kembali berjualan, terutama di sisi jalan menuju area Ramayana.
Oleh karena itu, pihak kecamatan bersama aparat terkait akan terus melakukan patroli dan penertiban rutin.
“Kita sudah hampir maksimal bekerja, tapi memang masih ada PKL yang membandel. Kita coba tertibkan kembali,” tuturnya.
Selain penertiban, pihak kecamatan juga berharap adanya normalisasi drainase di kawasan tersebut sebagai solusi jangka panjang.
Pasalnya, sebagian lapak diketahui berdiri di atas saluran drainase. “Kalau drainase dinormalisasi, saya yakin lapak-lapak itu dengan sendirinya akan terbongkar, mereka memang memanfaatkan lahan di atas drainase,” ungkapnya.
Namun, rencana normalisasi masih terkendala persoalan kewenangan lahan yang diduga berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Mudah-mudahan tahun 2026 nanti, baik dari DKPP Kabupaten Bogor maupun pihak provinsi bisa melakukan normalisasi. Kalau itu terlaksana, persoalan PKL di kawasan ini akan lebih mudah ditangani,” pungkasnya. (Cr1)
Editor : Alpin.