RADAR BOGOR - Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran kabupaten telah lama mengemuka di Kabupaten Bogor.
Dua wilayah yang paling sering diperbincangkan adalah pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
Khusus Bogor Barat, usulan pemekaran bahkan telah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2004.
Namun hingga lebih dari dua dekade berlalu, pemekaran tersebut belum juga terwujud.
Dari perspektif kajian ilmiah dan kelayakan daerah, proses tersebut sejatinya telah rampung sejak lama.
Berbagai indikator penilaian dan hasil scoring menunjukkan bahwa Bogor Barat maupun Bogor Timur layak dimekarkan.
Baca Juga: Kendala Administrasi, Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Rancabungur Leuwiliang Bogor Mundur di 2026
Faktor utama yang menghambat realisasi pemekaran hingga saat ini adalah kebijakan moratorium pembentukan DOB.
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru dalam waktu yang tidak ditentukan, kecuali untuk wilayah Papua dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun demikian, moratorium tersebut bukanlah harga mati.
Oleh karena itu, upaya memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bogor harus terus dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan oleh seluruh elemen masyarakat, dengan salah satu kunci utamanya melalui penguatan relasi politik.
Langkah Konkret Bupati Bogor Rudy Susmanto
Keberanian Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2025–2030, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dalam mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur patut diapresiasi.
Dukungan terhadap pemekaran tersebut telah dinyatakan secara terbuka dalam visi dan misi kepemimpinan mereka, sehingga menjadi komitmen yang harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.
Baca Juga: Toko Jual Berbagai Kue Tradisional Buka 24 Jam di Ciomas Bogor, Pilihan Lengkap dan Harga Terjangkau
Selama lebih dari 20 tahun dan melalui lima kali pergantian bupati, dukungan terhadap pemekaran belum pernah diterjemahkan ke dalam langkah konkret.
Namun dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak menjabat, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi telah menunjukkan sejumlah terobosan nyata.
1. Dukungan Anggaran
Pada APBD 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar Rancabungur-Leuwiliang.
Baca Juga: Haru, Anak Perempuan Tanpa Identitas di Bojonggede Bogor Akhirnya Bertemu Ayah Kandung
Bahkan pada tahun 2026, telah direncanakan alokasi anggaran hingga Rp300 miliar untuk pembangunan berbagai infrastruktur di sejumlah kecamatan wilayah Bogor Barat.
Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Bogor Timur.
2. Penyiapan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Minimal Satu Sarjana Satu Desa direncanakan mulai diimplementasikan pada tahun 2026 dan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemekaran wilayah, tetapi juga menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni bagi daerah hasil pemekaran.
Penguatan layanan kesehatan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan SDM tersebut.
3. Penguatan Infrastruktur Wilayah Terpencil
Tak lama setelah dilantik, Bupati Rudy Susmanto langsung mengakselerasi pembangunan infrastruktur jalan menuju wilayah barat dan selatan Kabupaten Bogor, termasuk kawasan Nirmala dan Tamansari.
Baca Juga: Fokus Karakter dan Kepemimpinan, ITB Vinus Bogor Bina Mahasiswa Penerima Beasiswa
Langkah ini sekaligus mengingatkan bahwa kantor Bupati pertama Kabupaten Bogor berada di wilayah Malasari.
4. Penetapan Lokasi Kantor Pemerintahan Bogor Barat
Jika sebelumnya masyarakat hanya menyebut Kecamatan Cigudeg sebagai calon pusat pemerintahan Bogor Barat tanpa kepastian detail, pada masa kepemimpinan saat ini lokasi tersebut telah ditetapkan secara jelas.
Baca Juga: Genjot Regenerasi Atlet Skydiving Indoor, Brimob Kembali Gelar Kejurnas
Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan telah menyiapkan maket kawasan perkantoran, fasilitas pendukung, serta ruang terbuka hijau yang terdokumentasi secara resmi melalui Bappedalitbang.
5. Perencanaan Tata Ruang dan Tata Wilayah
Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dalam menyusun perencanaan tata kota dan tata wilayah Bogor Barat.
Lembaga profesional ini juga terlibat dalam perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas kajian yang dihasilkan memiliki standar nasional.
Proses serupa juga dilakukan untuk wilayah Bogor Timur.
6. Penyediaan Lahan Kantor Pemerintahan
Langkah berani lainnya adalah permohonan penggunaan aset lahan milik PTPN I Regional 2.
Melalui surat resmi, PTPN memberikan persetujuan pemanfaatan lahan seluas 41 hektare untuk dijadikan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor Barat.
Langkah ini belum pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
7. Penguatan Relasi Politik Vertikal
Kekuatan lain dari kepemimpinan Rudy Susmanto adalah relasi politik vertikal yang kuat dengan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk presiden dan para menteri.
Relasi tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga politis dan ideologis, sehingga membuka ruang percepatan proses pemekaran wilayah.
Apresiasi terhadap Kepemimpinan Daerah
Pada momentum Lokakarya, Pelantikan, dan Musyawarah Kerja Komite Persiapan dan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) yang digelar pada 17 Desember 2025 dan dihadiri sekitar 1.500 pemangku kepentingan, Bupati dan Wakil Bupati Bogor memaparkan secara detail arah pembangunan Kabupaten Bogor, termasuk dukungan penuh terhadap pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur.
Penjelasan tersebut sekaligus menepis stigma bahwa pembangunan Kabupaten Bogor hanya berfokus di wilayah Cibinong.
Narasi tersebut dinilai sebagai opini tidak berdasar yang berpotensi memecah belah kepemimpinan daerah.
Ke depan, keberhasilan mewujudkan pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur sangat bergantung pada dukungan kolektif seluruh elemen masyarakat.
Tanpa kohesivitas dan partisipasi bersama, berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah akan sulit direalisasikan secara optimal. (*)
Yusfitriadi
Founder Visi Nusantara Maju
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim