RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melaksanakan audiensi pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi Rusun Paspampres di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, bersama Dirjen Perumahan Perkotaan dan pejabat Paspampres.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa dukungan penuh Pemkab Bogor terhadap pembangunan rumah dinas prajurit Paspampres.
Baca Juga: Kuasa hukum PT Jawa Pos Group: Lahan Dahlan Iskan Sudah Clear and Clean, Pemkab Kubu Raya Diminta Tak Ragu Terbitkan Izin Pembangunan
"Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Paspampres membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan memproses tahapan administrasinya dengan cepat," kata Rudy kepada Radar Bogor, Rabu 7 Januari 2026.
Kata Rudy, Pemkab Bogor akan menyerahkan lahan milik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berlokasi di sebelah Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sedang diselesaikan, termasuk pembatalan DED pembangunan gelanggang olahraga yang sebelumnya direncanakan di lokasi tersebut.
Baca Juga: BLTS Kesra 2025 Berpeluang Cair Awal Januari 2026: Cek Syarat, Nominal dan Ketentuan Penerimaannya
Menurutnya, proses serah terima lahan seluas sekitar 1 hektare ini akan rampung paling lambat minggu depan, termasuk pemenuhan perizinan dan administrasi pendukung pembangunan Rusun.
"Kami, Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh agar pembangunan Rusun Paspampres dapat segera terealisasi tanpa hambatan administratif," jelas dia.
Dia juga menekankan, langkah ini bukan pengurangan aset daerah, melainkan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
"Ini adalah bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat meminta dukungan, kami akan memberikan yang terbaik," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati menyampaikan program pembangunan Rusun bagi Paspampres dan Kopassus menjadi prioritas pemerintah pusat untuk tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk kesesuaian tata ruang dan persiapan lahan.
"Program ini merupakan bentuk perhatian khusus Pak Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden. Saat ini, survei lokasi dan koordinasi teknis sedang dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar dia. (abl)