RADAR BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meminta agar rencana pembukaan kembali aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang dilakukan melalui kajian yang matang dan komprehensif.
Hingga saat ini, keputusan terkait pembukaan kembali izin tambang tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan bahwa peluang dibukanya kembali tambang di Parung Panjang memang masih terbuka.
Namun demikian, Pemprov Jawa Barat masih menunggu hasil pendalaman serta rekomendasi lanjutan dari berbagai kajian akademik yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi.
“Ada beberapa tambang yang menurut Pak Gubernur sudah dilakukan kajian beberapa universitas. Informasinya ada sekitar tujuh sampai sepuluh tambang yang berpotensi dibuka kembali,” ujarya kepada Radar Bogor, Kamis 22 Januari 2026.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Barat melibatkan tiga perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Padjadjaran (Unpad), untuk mengkaji sebanyak 33 izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Menurut Sastra, hingga kini Gubernur Jawa Barat belum menyampaikan keputusan resmi terkait hasil kajian tersebut.
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bogor menilai kehati-hatian sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Kami berharap semua pemangku kepentingan bisa berjalan bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Sastra menambahkan, kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat provinsi. Karena itu, ia berharap Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya dapat mempertimbangkan seluruh aspek serta melibatkan semua stakeholder terkait sebelum mengambil keputusan.
Terkait komunikasi antara pemerintah daerah dan provinsi, Sastra menyebutkan bahwa Bupati Bogor telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat.
Namun, DPRD Kabupaten Bogor belum melakukan lobi khusus terkait pembukaan kembali tambang tersebut.
“Kami percayakan kepada Pak Bupati untuk berkomunikasi dengan Pak Gubernur agar dapat mencari jalan terbaik terkait persoalan tambang ini,” pungkasnya.(cr1)
Editor : Alpin.