RADAR BOGOR - Bantuan kompensasi dampak kebijakan penutupan tambang di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dan sekitarnya kembali disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, bantuan yang disalurkan hanya berjumlah Rp 3 juta untuk penyaluran tahap pertama.
Sebelumnya, warga terdampak penutupan tambang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Cigudeg pada 12 Januari 2026 lalu.
Dalam aksi itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto yang langsung hadir menemui massa aksi menyebut bahwa bantuan tersebut telah disiapkan Pemprov Jabar dan akan disalurkan mulai Rabu 21 Januari 2026.
Namun masyarakat kembali mempertanyakan penyaluran kompensasi yang dinilai tidak sesuai dengan janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM.
"Memang sudah mulai disalurkan, tapi penyalurannya hanya Rp 3 juta untuk tahap pertama," ungkap Asep Fadlan, tokoh masyarakat Cigudeg kepada Radar Bogor, Kamis 22 Januari 2026.
Itu pun, kata dia, Pemprov Jabar hanya akan mencairkan bantuan ke sekitar 6 ribu warga terdampak.
Sementara sekitar 9 ribu warga lainnya yang dijanjikan belum terkonfirmasi dan masih terkendala administrasi.
"Padahal masyarakat tidak minta (kompensasi), yang masyarakat minta ialah sumber mata pencahariannya dibuka kembali. Karena tambang diwilayah Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang semuanya berizin," tegas Fadlan.
Andai pun ditemukan kekurangan atau kesalahan dalam operasinal perusahaan tambang, masih Fadlan, seharusnya pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengarahan kepada perusahaan tambang yang ada.
"Jangan ditutup semua, Selama tiga bulan masyarakat dihentikan aktivitasnya, dan selama itu pula tidak ada pemasukan," tegasnya.
"Seharusnya gubernur konsisten dengan janjinya akan memberikan bansos selama tiga bulan, menyiapkan lapangan pekerjaan, dan memberikan kredit mobil tanpa DP," sambung Fadlan.
Sementara untuk mendapatkan bantuan kompensasi yang dijanjikan, masih Fadlan, warga terdampak harus menagih bahkan harus menggelar aksi.
Menurutnya, masyarakat tidak tahu menahu terkait kondisi keuangan kas daerah. Masyarakat hanya tahu telah dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat dan berharap terealisasikan.
"Karena sudah lebih dari tiga bulan, audit sudah dilakukan, pembangunan Jalan Parungpanjang juga sudah selesai, kan itu rujukan gubernur. Ketika syarat tersebut sudah dipenuhi, seharusnya gubernur konsisten dan memikirkan hajat keberlangsungan hidup masyarakat kami," tandas Fadlan.(cok)
Editor : Alpin.