Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Presiden Prabowo Peringatkan Kepala Daerah soal Darurat Sampah, TPA Terancam Penuh 2028

Muhammad Ali • Senin, 2 Februari 2026 | 20:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Taklimat dalam Rakornas di ICC, Kabupaten Bogor, Senin 2 Februari 2026.
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Taklimat dalam Rakornas di ICC, Kabupaten Bogor, Senin 2 Februari 2026.

RADAR BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberi peringatan tegas kepada para kepala daerah terkait persoalan darurat sampah yang kian mengkhawatirkan.

Dia menyebut, persoalan sampah kini menjadi isu krusial nasional dan diproyeksikan hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia akan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028.

“Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang, juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” ujarnya saat Rakornas di SICC, Kabupaten Bogor, Senin 2 Februari 2026.

Prabowo mengungkapkan, pemerintah pusat telah menginisiasi program pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WTE) di 34 titik di berbagai daerah.

Total nilai investasi proyek tersebut mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp58 triliun.

“Saya minta ground breaking beberapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan dalam dua tahun lagi sudah berfungsi,” katanya.

Menurut Prabowo, penanganan sampah membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun, mengingat kondisi yang mendesak, pemerintah pusat akan mengambil peran utama dalam memimpin proyek pengelolaan sampah tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kepala daerah, khususnya para bupati, telah melakukan berbagai inovasi dan improvisasi dalam menangani persoalan sampah di wilayahnya masing-masing.

Inisiatif tersebut saat ini tengah dipelajari oleh pemerintah pusat.

“Sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi. Ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman penyelesaian masalah sampah,” ungkapnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh menunda penanganan sampah demi kepentingan masyarakat luas.

“Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” pungkasnya.(cr1)

Editor : Alpin.
#darurat sampah #kepala daerah #prabowo