RADAR BOGOR - Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mengundang berbagai reaksi di masyarakat termasuk di Cibungbulan, Kabupaten Bogor.
Terdapat sekitar 1.800 warga di Cibungbulang, Kabupaten Bogor yang terkena penonaktifan jaminan sosial pemerintah tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Azwar Anas mengaku panen keluhan dari masyarakat terkait penonaktifan BPJS Kesehatan PBI.
Ia menilai, hal tersebut didasari adanya penghapusan sistem pengelompokan kesejahteraan yang menentukan kelayakan dalam menerima bantuan sosial pemerintah atau Desil.
"Mungkin karena mereka tidak lagi masuk dalam Desil 1, 2, atau 3, ketika desilnya berada di angka 5 ke atas, secara otomatis akan terhapuskan," ujar Azwar.
Meski demikian menurut Azwar hasil studi lapangan yang menunjukkan banyak dari warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tetapi masuk ke dalam desil dengan angka tinggi.
Dari berbagai keluhan tersebut, DPRD Kabupaten Bogor berencana akan mengadakan rapat pembahasan bersama dengan dinas terkait dan pihak BPJS Kesehatan.
"Kami di Komisi IV akan memanggil dinas terkait untuk menanyakan bagaimana alur perubahan desil tersebut dan apa indikasi penyebab BPJS itu terhapus," tegasnya.
Selain itu, sambung anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil IV tersebut, Pemkab Bogor juga memiliki program Universal Health Coverage (UHC) yang mengcover biaya kepesertaan BPJS Kesehatan sebagian warga.
Terpisah, Camat Cibungbulang, Agung Surachman membenarkan banyak warganya yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
Ia menegaskan bahwa perubahan Desil ini bukan dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, atau pun pemerintah daerah, melainkan dari BPJS sendiri.
"Justru kami juga ingin mengetahui apa dasar perubahan Desil tersebut yang menyebabkan BPJS PBI ini dinonaktifkan," imbuhnya.(cok)
Editor : Eka Rahmawati