RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Rabu, 25 Februari 2026.
Agenda ini menjadi tahapan awal dalam proses audit laporan keuangan sebelum dokumen diserahkan secara resmi. Kegiatan dihadiri Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade, Sekretaris Daerah, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan arahan yang selama ini diberikan BPK, sehingga Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2025.
"Capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, kami berharap di tahun 2026 tetap mendapatkan bimbingan dan arahan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kualitas WTP dapat terus terjaga,” kata Jaro Ade dalam keterangannya dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan bersama masyarakat Kabupaten Bogor. Ia berharap BPK terus memberikan bimbingan agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan kualitas opini WTP dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.
Jaro Ade juga menyoroti sejumlah dinamika pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2025 yang berpotensi berdampak pada pelaksanaan kegiatan di 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, beberapa penyedia jasa tetap menyelesaikan pekerjaan meskipun menghadapi tekanan kenaikan biaya.
Ia menjelaskan kondisi tersebut salah satunya dipicu kebijakan penutupan aktivitas tambang oleh pemerintah provinsi yang menyebabkan harga material konstruksi meningkat signifikan, bahkan hingga memengaruhi pembangunan di tingkat desa.
Karena itu, Pemkab Bogor berharap mendapatkan arahan serta pendampingan dari BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.
“Kami memohon arahan dan pendampingan BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan optimal, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar wakil Bupati Bogor.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan tugas wajib lembaga sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, pemeriksaan interim dilakukan sebagai langkah preventif guna mendorong perbaikan sejak awal sebelum laporan keuangan disampaikan secara resmi.
Menurutnya, seluruh proses audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sehingga memiliki landasan hukum dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kolaborasi antara BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor, diharapkan kualitas tata kelola serta akuntabilitas keuangan daerah semakin meningkat dan mampu mempertahankan opini terbaik pada tahun-tahun mendatang.
Editor : Eka Rahmawati