RADAR BOGOR – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok pada Kamis, 26 Februari 2026.
Kunker DPRD Kabupaten Bogor ini dilakukan untuk memperdalam sistem pengelolaan informasi publik sekaligus memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif di daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas DPRD dalam memahami tata kelola keterbukaan informasi publik yang efektif.
Baca Juga: Sepanjang 2025 Cetak Laba Rp57,132 Triliun, BRI Perkuat Peran Dorong Ekonomi Kerakyatan
“Kedatangan kami untuk menambah wawasan terkait pengelolaan informasi publik di Kota Depok, sebagai masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujarnya usai kunjungan DPRD Kabupaten Bogor tersebut.
Menurutnya, Kota Depok dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai berhasil menerapkan sistem keterbukaan informasi publik secara konsisten.
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah tersebut mampu meraih berbagai penghargaan di bidang transparansi informasi.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sambut Presiden AIIB Zou Jiayi, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia
Selain mempelajari pengelolaan informasi, rombongan DPRD Kabupaten Bogor juga melakukan konsultasi terkait standarisasi penyebaran informasi program pemerintah daerah melalui Diskominfo.
Agus Salim mengungkapkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi pihaknya ialah membedakan jurnalis yang telah terverifikasi dengan yang belum terverifikasi.
“Saat ini kami masih kesulitan membedakan jurnalis yang terverifikasi dan belum terverifikasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto, memaparkan berbagai sistem pengelolaan informasi publik yang telah diterapkan di lingkup Pemerintah Kota Depok, termasuk rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kami menjelaskan mekanisme standar pemberian informasi, baik yang terbuka maupun yang dikecualikan. Semoga paparan ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di Kabupaten Bogor,” tutupnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin