RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas Tahun 2026 di Ruang Rapat Serbaguna I Setda, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, 4 Maret 2026.
Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan dalam proses pembangunan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari, menyampaikan arahan Bupati Bogor yang menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk komitmen kita untuk memastikan bahwa perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memperoleh ruang partisipasi yang setara dan berkeadilan,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurut Zaenal, dalam praktik pembangunan selama ini, kepentingan dan kebutuhan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas masih kerap terabaikan. Padahal, ketiga kelompok tersebut bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki perspektif, pengalaman, dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah.
“Karena itu, Bapak Bupati menekankan bahwa Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas harus menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan, aspirasi, dan program pembangunan yang responsif gender, ramah anak, serta mengedepankan inklusivitas,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Seluruhnya diintegrasikan secara substantif dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2027.
“Seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memahami dan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan dalam forum tersebut,” jelasnya.
Selain itu, organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, hingga kalangan akademisi diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka, konstruktif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, forum ini tidak hanya menghasilkan daftar usulan, melainkan menjadi fondasi lahirnya kebijakan yang lebih sensitif gender, ramah anak, dan inklusif.
“Demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bogor yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” tandasnya.(Cr1)
Editor : Eka Rahmawati