RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2026–2027.
Hal itu disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang digelar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di Lapangan Tenis Indoor Kapten Muslihat, Gelora Pakansari, Cibinong, Jumat, 6 Maret 2026.
Rudy mengatakan, kegiatan konsolidasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPD, dan berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan desa.
"Tepat dimana 2026-2027, ternyata Kabupaten Bogor dari 416 desa, 19 kelurahan, kurang lebih 50 persennya akan melaksanakan kontestasi pemilu kepala desa serentak," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi masa transisi kepemimpinan di tingkat desa.
"Salah satunya adalah kooperasi desa merah putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa Kabupaten Bogor," jelasnya.
Selain itu, Rudy juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan desa agar semakin baik dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kolaborasi dengan program Jaga Desa dari kejaksaan.
"Maka dengan adanya jaksa Jaga Desa maka berkolaborasi bersama-sama, membangun bangsa bersama-sama maka slogannya Jaga Desa Jaga Indonesia," katanya.
Terkait fungsi pengawasan, Rudy menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa tetap berjalan secara independen. Saat masa jabatan kepala desa berakhir, posisi tersebut akan diisi sementara oleh aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas.
Di sisi lain, BPD tetap memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi pembentukan peraturan desa, maupun menampung aspirasi masyarakat.
"Maka sehingga pada saat kepala desa yang baru terpilih, maka menduduki jabatannya sistem pemerintahan desanya tidak berubah tidak memulai lagi dari awal dan program-program prioritas tetap berjalan tanpa ada kendala," tandasnya. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati