RADAR BOGOR - Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Adhitya Yusma Perdana menegaskan bahwa organisasinya tidak teralifialis dengan partai politik.
Sekjen Abpednas diketahui sempat aktif di dunia politik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Indonesia. Namun Adhitya telah mengundurkan diri dari jabatannya itu sejak Desember 2025 lalu.
"Saya memang pernah berada di salah satu partai politik, tapi per Desember kemarin saya sudah mengundurkan diri, saya fokus untuk jaga desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)," Sekjen Abpednas di Cibinong, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia juga menegaskan bahwa Abpednas yang menaungi BPD di seluruh Indonesia tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun.
Adhitya juga menyatakan bahwa organisasinya bersih dari kepentingan politik.
Menurutnya, program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) yang digagas Kejaksaan Republik Indonesia bersama Abpednas merupakan bentuk dukungan terhadap program pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pembangunan dari desa.
"Tujuannya satu, mendukung cita-cita Presiden Prabowo, pembangunan dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi," ujar Adhitya.
Saat ini, kata dia, Abpednas menaungi BPD dari sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Di setiap desa, jumlah anggota BPD berbeda-beda, mulai dari lima hingga sembilan orang.
"Kalau dihitung, total anggota kami sekitar 375 ribu orang di seluruh Indonesia," klaimnya.
Adhitya juga memaparkan bahwa BPD memiliki tiga tugas utama, yakni mengawasi jalannya pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa.
Abpednas sendiri mulai mengonsolidasikan kekuatan BPD di seluruh Indonesia untuk mendukung program pembangunan nasional.
"Kami mengkonsolidasikan secara internal 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Mereka menjadi pasukan Presiden Prabowo untuk jaga desa," tandasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga