RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal menerapkan Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Penerapan ini menyusul adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghematan energi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengungkap, sebelum hari raya idul fitri 1447 Hijriah, Bupati Bogor, Rudy Susmanto telah memerintah untuk membuat konsep regulasi berkaitan dengan sistem kerja WFH.
Terlebih, kata dia, kebijakan ini diinstruksikan serentak secara nasional karena melihat kondisi yang saat ini terjadi.
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah membuat konsep sistem kerja WFH. Ajat bilang, penerapan WFH di Kabupaten Bogor direncanakan mulai berlaku sejak 1 April 2026.
"Kita sedang membuat konsep, memang targetnya di tanggal 1 April itu sudah berlaku untuk ASN," kata Ajat Rabu, 25 Maret 2026.
Kendati begitu, kata Ajat, untuk penerapan jumlah hari kerja WFH dalam seminggu untuk ASN pihaknya masih mematangkannya.
"Kita sedang godok, masih ada alternatif 1 hari 2 hari, saya kira nunggu arahan Bupati, kita sampaikan ke beliau bagaimana WFH ini diberlakukan," jelasnya.
Untuk dinas yang bersifat pelayanan publik, Ajat menyebut tidak mengikuti kebijakan tersebut, tetapi menyesuaikan waktu.
Selain itu, Ajat juga menekankan dengan kondisi situasi saat ini, Pemkab Bogor mendorong untuk melakukan hal-hal yang bisa mengurangi dampak pembiayaan BBM.
"Diharapkan nanti banyak rapat sepeti zaman Covid banyak zoom, kemudian kita juga akan imbau teman-teman melakukan efisiensi dari sisi seperti rekayasa listrik dari awalnya yang memang tidak hemat energi sekarang diimbau hemat energi," terangnya.
Hingga kini, Ajat menyatakan pihaknya masih terus mematangkan konsep penerapan sistem kerja WFH untuk ASN tersebut.(abl)
Editor : Eka Rahmawati