RADAR BOGOR - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menilai jumlah penyuluh kehutanan saat ini belum sebanding dengan luas kawasan hutan yang ada di Indonesia.
Padahal, keberadaan penyuluh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kehutanan, terutama dalam upaya menjaga kelestarian hutan.
Ia mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut cukup signifikan, yang mana satu penyuluh harus menangani wilayah yang sangat luas, bahkan bisa mencakup hingga 10 kecamatan. Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke Balai Diklat Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor pada Selasa, 31 Maret 2026.
"Jumlah penyuluh tidak imbang, antara coverage area dengan jumlah yang ada, bayangkan 1 penyuluh harus mengcover 10 kecamatan," kata Abdul Kharis.
Mengacu pada data Kementerian Kehutanan tahun 2025, luas hutan di Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektare. Sementara itu, jumlah penyuluh kehutanan—baik yang berstatus ASN maupun swadaya—hanya berkisar 10 ribu orang.
Menurut Abdul Kharis, kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup besar. Ia pun mendorong agar ke depan jumlah penyuluh dapat ditambah, serta meminta pemerintah melalui Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan kebutuhan tersebut secara serius.
Dalam kunjungan tersebut, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga menerima aspirasi dari Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengaku masih membutuhkan pendampingan lebih intensif. Hal ini dinilai terjadi akibat keterbatasan jumlah tenaga penyuluh di lapangan.
Selain itu, ia mencatat bahwa nilai ekonomi dari aktivitas KTH di Jawa Barat telah mencapai sekitar Rp19 miliar. Berbagai komoditas yang dikembangkan antara lain madu, jamur, serta produk lainnya, di samping upaya menjaga kelestarian hutan.
Ia menilai potensi tersebut masih dapat dikembangkan lebih jauh dan memiliki prospek besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika didukung dengan fasilitas, perawatan, serta akses pemasaran yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDM), Indra Exploitasia Semiawan, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan wilayah hutan yang membutuhkan pendampingan penyuluh.
Langkah ini dilakukan agar Kementerian Kehutanan dapat mengetahui secara lebih rinci jumlah desa yang memerlukan pendampingan, sehingga distribusi penyuluh dapat menjadi lebih proporsional.
Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa peningkatan tidak hanya difokuskan pada jumlah tenaga, tetapi juga kualitas SDM kehutanan. Ia menekankan pentingnya tidak sekadar membentuk KTH, melainkan memastikan kelompok tersebut benar-benar mandiri dan berdaya.
Menurutnya, peningkatan jumlah pendamping menjadi kunci agar kelompok-kelompok tersebut mampu berkembang, sekaligus mendukung terciptanya keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Eka Rahmawati