Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Soroti Isu Krisis Air Bersih, Kementerian Lingkungan Hidup Gaungkan Penggunaan Biopori di Kawasan Puncak Bogor

Septi Nulawam Harahap • Minggu, 5 April 2026 | 20:33 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup memperingati Hari Air Sedunia di kawasan Puncak, Bogor, Minggu, 5 April 2026. (Septi N/Radar Bogor)
Kementerian Lingkungan Hidup memperingati Hari Air Sedunia di kawasan Puncak, Bogor, Minggu, 5 April 2026. (Septi N/Radar Bogor)

RADAR BOGOR - Isu keterbatasan air bersih menjadi salah satu fokus perhatian Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Ketersediaan air tawar yang terbatas dinilai belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, KLH/BPLH menggelar sejumlah kegiatan bertema Water and Gender di Perkebunan Teh Gunung Mas pada 5 April 2026.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ancaman krisis air bersih.

Baca Juga: 12 Orang Diperiksa Inspektorat, Begini Awal Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan oleh Oknum ASN di Kabupaten Bogor

Ia menekankan pentingnya peran air dalam kehidupan, mengingat sekitar 71 persen permukaan bumi merupakan air asin yang tidak dapat langsung dimanfaatkan.

"Mengingatkan betapa pentingnya fungsi air, saat ini kita memang sedang menghadapi krisis air, sekitar 71 persen permukaan bumi adalah air asin yang tidak bisa langsung dimanfaatkan," ujar Diaz.

Menurutnya, jumlah air tawar yang layak digunakan manusia sangat terbatas dan sebagian besar tersimpan di wilayah kutub. Sumber air yang dapat dimanfaatkan sehari-hari umumnya berasal dari sungai, danau, serta air tanah.

Baca Juga: Pengen Jadi ASN, Intip 7 Syarat CPNS Tahun 2026 Agar Bisa Ikut Seleksi CASN yang Banyak Diimpikan

Diaz juga menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama kebiasaan membuang sampah ke sungai yang dapat memperburuk kondisi lingkungan.

Ia mengingatkan, pencemaran sungai berpotensi mengganggu pasokan air bersih serta menimbulkan berbagai risiko kesehatan.

Selain itu, ia menyinggung dampak perubahan iklim terhadap siklus air, seperti curah hujan ekstrem yang dapat memicu banjir serta kenaikan suhu yang mempercepat penguapan.

Sebagai langkah solusi, pemerintah mendorong pemanfaatan lubang biopori sebagai alternatif sumur resapan yang mudah diterapkan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah membagikan ratusan alat biopori kepada sepuluh desa di kawasan Cisarua. Meski sederhana, metode ini dinilai efektif dalam membantu mengurangi potensi banjir.

Kegiatan yang berlangsung di PTPN I Regional 2 Unit Agrowisata Gunung Mas ini juga mencakup penanaman 1.500 pohon, penyerahan bantuan perahu karet, alat pembuat lubang biopori, serta distribusi 500 tabung biopori. Selain itu, turut digelar diskusi bersama komunitas pegiat sungai, Saka Kalpataru, dan PHRI Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT 2026 Fokus Desil 1-4, Ini Dampak Bagi Desil 5 serta Cara Ajukan Sanggahan Data

Di sisi lain, Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menyatakan dukungan terhadap kegiatan tersebut sebagai wujud kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Puncak, Bogor.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen dalam pengelolaan sampah di area Gunung Mas. Limbah dari aktivitas operasional dikumpulkan dan dikelola sesuai ketentuan lingkungan, termasuk melalui kerja sama dengan mitra KSO.

Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pengelola kawasan, dan ke depan akan disiapkan lokasi khusus untuk pengolahan sampah di wilayah Gunung Mas.(Cok)

Editor : Eka Rahmawati
#biopori #bogor #kementerian lingkungan hidup #puncak