RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat, 10 April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang bertujuan mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar dan tetap terkendali.
Ia menjelaskan, sekitar 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total pegawai menjalankan skema kerja dari rumah pada hari tersebut.
Menurut Ajat, kebijakan WFH tidak diterapkan secara menyeluruh di semua perangkat daerah. Sejumlah unit tetap bekerja dari kantor (WFO) sepenuhnya, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa Kecamatan Tenjo dan Cigombong tidak memberlakukan WFH. Selain itu, sektor layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Sebelum kebijakan ini diterapkan, seluruh perangkat daerah telah diminta menyusun rencana kerja harian secara detail agar produktivitas tetap terjaga. Ia memastikan aktivitas pemerintahan tetap berlangsung normal dan ASN tetap siap hadir ke kantor apabila diperlukan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pamit dari Ketua Umum IPSI, Dorong Regenerasi Kepemimpinan
Ajat menambahkan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi dalam satu bulan ke depan, terutama untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar, listrik, dan energi lainnya. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi kebiasaan baru sekaligus mendorong budaya hemat energi.
“Kami evaluasi dalam satu bulan ke depan, terutama terkait efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya, harapannya ini menjadi kebiasaan baru serta menumbuhkan budaya hemat energi,” ujar Ajat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, menegaskan bahwa layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH karena tetap berjalan penuh.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan langsung seperti puskesmas dan rumah sakit tidak termasuk dalam skema WFH, sehingga pelayanan kepada pasien tetap berlangsung normal.
Menurutnya, WFH hanya diterapkan pada sebagian pegawai administratif dengan sistem bergiliran 50:50, sementara pejabat struktural tetap bekerja di kantor. Pemanfaatan teknologi seperti rapat daring dan tanda tangan elektronik turut dioptimalkan untuk menjaga kelancaran administrasi.
Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, yang menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas WFH.
Ia menyebutkan bahwa penggunaan rapat virtual dan tanda tangan elektronik terus dimaksimalkan, sementara sejumlah personel tetap siaga di kantor, seperti petugas layanan darurat 112, pengelola jaringan, pusat data, serta tim peliputan.
Sementara itu, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai pelaksanaan WFH berjalan efektif dan efisien tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Ia memastikan ASN yang bekerja dari rumah tetap disiplin dan siap siaga. Selain itu, proses administrasi tetap berjalan lancar secara digital, mulai dari verifikasi hingga penandatanganan dokumen.
Dengan pelaksanaan perdana ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.
Editor : Eka Rahmawati