RADAR BOGOR - Komisi II DPRD Kabupaten Bogor menduga ada kebocoran retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor vila hingga mencapai ratusan miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova mengungkapkan bahwa, saat ini banyak vila yang beroperasi secara komersial. Namun ada sebagian yang tidak menghasilkan retribusi untuk Kabupaten Bogor.
"Vila di kita itu kalau memang izin retribusinya, vila-vila yang ada di selatan, di timur, sama di barat, itu berapa ribu vila yang tidak menghasilkan retribusi untuk Kabupaten Bogor," ujar Ferry, Senin, 13 April 2026.
Karena, kata dia, hal itu terjadi para pemilik lahan saat mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke pemerintah daerah mengaku untuk dijadikan tempat tinggal, padahal kenyataannya dijadikan vila untuk disewakan.
Baca Juga: Omzet Rp60 Juta per Bulan, Pabrik Kosmetik Ilegal di Bogor Dibongkar Polisi
"Namanya juga pengusaha, kalau bisa murah, kenapa harus mahal, intinya begitu, karena pengajuan PBG kalau komersil itu berbeda, retribusinya dengan rumah tinggal, di Puncak tanah 200 meter, ngomong-ngomong rumah tinggal PBG, padahal disewakan," jelas Ferry.
Akibatnya kata Ferry retribusi PAD bisa merugi hingga bisa mencapai Rp200 miliar dari sejumlah vila yang tidak menghasilkan retribusi tersebut.
"Itu kurang lebih sekitar 200 miliaran lah retribusi yang lossnya, karena memang aturannya harus dibenahi," tutur dia.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Nunggak? Warga Bogor Gak Perlu Pusing, Bisa Dicicil Kok Pakai REHAB
Oleh karena itu, Ferry mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk membuat panitia khusus (pansus) terkait retribusi vila ini.
"Supaya saat nanti pengusaha mengajukan izin set plan atau PBG, bukan hanya rumah tinggal, mereka harus terang-terang, jadi pansus terkait retribusi komersil vila, saat ini loss, pendapatan dari retribusi vila," pungkasnya. (abl).