RADAR BOGOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bogor Raya melayangkan kritik terhadap pengelolaan anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN).
Kritik tersebut menyoroti proyek digitalisasi senilai Rp1,2 triliun yang disebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.
Ketua Umum Pemuda LIRA Bogor Raya, Iqbal Al Afghany, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menyebut, narasi keberhasilan program pemerintah tidak sejalan dengan praktik tata kelola di tingkat birokrasi.
Baca Juga: Bangunan Dibongkar, PKL Dipindahkan ke Dalam Pasar Parung Bogor, Pemkab Kebut Penataan
“Di balik layar anggaran besar dikelola dengan metode yang rawan konflik kepentingan, penunjukan langsung proyek bernilai besar berpotensi mengabaikan prinsip kompetisi dan akuntabilitas publik,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Jumat, 17 April 2026.
Pemuda LIRA Bogor Raya menilai lemahnya pengawasan melekat dari Presiden menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya praktik pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan di BGN. Mereka juga mengkritik adanya ketidaksesuaian antara komitmen pemberantasan korupsi dengan pelaksanaan proyek yang dianggap tertutup.
Baca Juga: Bansos PIP, PKH, dan BPNT Tahap 2 Mulai Cair, KPM Wajib Cek Desil dan Status Bantuan Segera
Selain itu, organisasi tersebut mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan di BGN, termasuk kemungkinan pencopotan pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas skema pengadaan yang tidak terbuka.
Iqbal menegaskan, pihaknya akan terus mengawal isu ini dengan mendorong audit investigatif terhadap proyek digitalisasi tersebut dan mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara.
“Kami akan terus menagih janji integritas pemerintah, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar dalam tata kelola keuangan negara,” pungkasnya.(Cr1)
Editor : Eka Rahmawati