Soal PLTS di Kampung Cisadon Bogor, Pengamat: Akses Listrik Bersih Jadi Cahaya Baru

 

RADAR BOGOR - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seperti yang dipasang di Kampung Cisadon, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor menjadi solusi sementara, menjembatani keterbatasan infrastruktur, sekaligus membuka jalan menuju energi yang lebih bersih.

Namun, statusnya yang sementara juga menimbulkan pertanyaan: kapan listrik konvensional benar-benar hadir dan apakah energi bersih akan tetap menjadi pilihan utama?

Pengamat Energi Rachmawan Budiarto menilai, hadirnya akses listrik energi bersih seperti PLTS menjadi cahaya baru. Masyarakat bisa menikmati peradaban lebih maju. Peluang pendapatan bagi warga juga terbuka lebar dengan hadirnya aktivitas-aktivitas produktif.

Baca Juga: Transisi Energi dari Pinggiran Kampung Cisadon Bogor: Dulu Putaran Turbin, Kini Pakai Tenaga Surya

"Rasio elektrifikasi di Indonesia sebenarnya alhamdulillah sudah hampir selesai, ini yang patut disyukuri, di tengah kondisi geografis kita yang seperti ini. Namun, PR berikutnya adalah meningkatkan layanan, yakni ketersediaan dan kehandalan. Karena peningkatan konsumsi listrik itu juga dibutuhkan untuk income per kapita. Begitu listrik makin banyak, makin terbuka peluang untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif," papar Rachmawan saat dikonfirmasi Radar Bogor.

Dosen dari Pusat Studi Energi UGM ini menekankan bahwa narasi yang kerap dihembuskan bahwa listrik adalah gratis sebenarnya menyesatkan. Menurutnya, ketika realistasnya justru sudah dipaparkan secara gamblang bahwa masyarakat setempat harus membayar, itu menjadi langkah yang bagus, seperti yang kini dialami warga Kampung Cisadon itu.

Baca Juga: PIP 2026 Sudah Cair Bertahap di Beberapa Wilayah, Ini Nominal YAPI dan Prediksi Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT Tahap 2 April Sampai Juni

"Artinya, itu tidak denial bahwa listrik atau energi itu membayar, kalau seperti yang di Kampung Cisadon itu, sewa ke PLN, itu hal wajar saja, berarti malah bagus dalam konteks energinya terbarukan, selain itu, kalau membayar, berarti ada insentif untuk menghemat listrik," terangnya.

Dalam pengalamannya berhadapan dengan pemasangan PLTS, banyak pemikiran masyarakat yang awalnya beranggapan bahwa memakai PLTS itu artinya listrik bisa gratis. Alhasil, tak ada perawatan berkala, ada kerusakan terhadap infrastruktur membuat media sumber energi bersih mengkrak.

"Kami menarasikan bahwa listrik ini tidak gratis, kalaupun PLTS itu misinya dipasang komunitas, maka komunitas harus diajak berpikir untuk mengumpulkan duit buat maintenance atau penggantian. Walaupun sumber energinya, matahari itu gratis ya, tapi masyarakat tetap harus berperilaku bahwa dia membeli listrik," tekannya lagi.

Pihaknya pun aktif dalam mendorong masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi bersih. Program itu kerap digaungkannya melalui berbagai proyek transisi energi berbasis komunitas.

Baca Juga: PLN Gunakan Super Sun Perdana di Jawa Barat untuk Aliri Listrik di Cisadon Bogor, Solusi Sementara di Wilayah Terpencil

Salah satunya, yang cukup gencar dilakukan oleh Muhammadiyah melalui konsep transisi energi berkeadilan. Ada program 1000 Cahaya Muhammadiyah yang menyasar masjid, pusat pendidikan, atau wilayah terpencil untuk memasangi PLTS.

Ia mencontohkan, seperti di Kampung Cisadon, PLTS juga mulai menghidupi SD Aisyiyah Sukabumi sejak 18 November 2025 silam. Sedekah energi dari gerakan 1000 Cahaya Muhammadiyah itu juga dalam bentuk solar panel dalam rangka mengurangi konsumsi listrik berbahan fosil.

Rachmawan pun dibuat kagum dengan kegigihan pihak sekolah yang bertekad mewujudkan konsep transisi energi tersebut dimulai dari sekolah.

Oleh karena itu, ia menilai, apa yang sedang dijalankan oleh Muhammadiyah cukup potensial dalam membantu memperluas penggunaan energi bersih di Indonesia. Ia optimistis, terlebih melihat track record Muhammadiyah yang panjang dan kuat dalam hal tata kelola keuangan.

Baca Juga: Bansos PKH BPNT Tahap 2 Belum Final, tapi PIP dan Bantuan Susulan Sudah Cair! Ini Penjelasannya

"Muhammadiyah juga sudah berhasil meyakinkan para jemaahnya bahwa listrik ini tidak gratis, dari sini, saya optimis. Artinya, mereka tidak cuma memasang tapi mereka juga bisa mengelola, apalagi jaringan Muhammadiyah kan banyak, seperti Perguruan Tinggi, SMK, dan lainnya," tutur Rachmawan.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pun sudah bisa dibentuk dari berbagai jaringan pendidikan mereka. Tinggal melengkapinya dengan jurusan terkait program transisi energi. Bahkan, menurut Rachmawan, maintenance PLTS lokal cukup dengan pelatihan atau kaderisasi meski hanya lulusan SMK.

"Kalau saya optimistis Muhammadiyah bisa bergerak ke sana (transisi energi berkeadilan), karena jemaahnya juga sudah kuat," tegas Rachmawan, yang juga pernah melatih puluhan kader lewat berbagai program dari gerakan 1000 Cahaya Muhammadiyah.(Cr1)

Editor : Eka Rahmawati