RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat sistem tata kelola perizinan sebagai bagian dari strategi menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan secara terpadu bersama seluruh perangkat daerah agar setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa pembenahan sistem perizinan menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut juga ditujukan untuk memastikan berbagai program prioritas, termasuk program nasional, dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, percepatan proses perizinan yang mendukung pembangunan daerah turut menjadi fokus utama, khususnya yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perizinan yang baik harus mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, ini penting agar investasi yang masuk dapat berjalan dengan lancar dan memberikan efek berganda bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto Minggu 19 April 2026.
Meski demikian, seluruh proses tetap dijalankan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, sistem perizinan yang baik harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini dinilai penting agar investasi yang masuk dapat berjalan lancar dan memberikan efek berganda bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus melakukan pembenahan, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses perizinan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang sehat sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Di akhir pernyataannya, ia menyatakan optimisme bahwa langkah tersebut akan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.(abl)
Editor : Eka Rahmawati