RADAR BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mempercepat pembangunan desa melalui penyempurnaan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Peraturan Bupati (Perbup).
Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, juklas dan juknis itu terkait bantuan keuangan infrastruktur desa.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam pertemuan bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor.
Ia menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Bogor harus dimulai dari tingkat desa.
“Salah satunya adalah kita menyempurnakan juklak-juknis dari Perbup bantuan keuangan infrastruktur desa, karena membangun Bogor harus berangkat dari bawah,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu, 29 April 2026.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan desa memiliki dampak besar jika dilakukan secara kolektif. Ia mencontohkan, jika pembangunan jalan oleh dinas teknis seperti PUPR mencapai 20 kilometer, maka desa juga memiliki kontribusi signifikan.
Baca Juga: Fakta, Dishub Ungkap 9 Perlintasan Kereta Api di Bogor Belum Terpasang Palang Resmi
“Tapi desa membangun jalan walaupun hanya 1 kilometer, dikali 416 desa, sudah 416 kilometer. Sama halnya dengan drainase dan kegiatan sosial ekonomi lainnya,” jelasnya.
Rudy menambahkan, memasuki bulan Mei, pihaknya ingin agar juklak dan juknis tersebut semakin spesifik dan aplikatif, terutama dalam mendukung program prioritas di desa.
Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah di tingkat desa. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas melalui program bantuan keuangan desa yang mencakup berbagai sektor.
"Di dalamnya ada terkait pengelolaan sampah, lalu yang keduanya terkait pembangunan infrastruktur, lalu ada kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan," ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga menekankan program wajib bagi desa, yakni minimal satu sarjana di setiap desa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Selain itu, pengembangan data desa digital juga menjadi perhatian. Namun, hingga kini Pemkab Bogor masih mengkaji skema kolaborasi yang tepat untuk merealisasikan program tersebut.
“Kita belum memutuskan akan berkolaborasi dengan siapa. Kami berharap Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki konsep dan program yang bisa segera diimplementasikan di 416 desa dan 19 kelurahan,” tandasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga