RADAR BOGOR - Proses pembangunan Jalan Raya Lingkar Leuwiliang Rancabungur di Bogor Barat memasuki tahapan akhir untuk dibebaskan lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Sebagai informasi, pembangunan jalan lingkar Leuwiliang Rancabungur, disebut sebagai solusi atasi kemacetan di Bogor Barat khususnya di Dramaga.
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengungkapkan, proses tahapan pembangunan jalan alternatif di lingkar Leuwiliang Rancabungur telah masuk tahap Surat Keputusan (SK) Penugasan Pelaksana Pembebasan Lahan (P2T).
"Sekarang menunggu SK penugasan tim P2T, arahan dari Kanwil BPN Provinsi Jabar kepada Kantor BPN Kabupaten Bogor 1. Setelah SK itu sudah ada, berarti masuk tahap pembayaran pembebasan lahan," kata Ade Ruhandi, Kamis, 30 April 2026.
Ade Ruhandi sapaan akrab Jaro Ade menyebut bahwa, ada puluhan luas hektare yang akan dibebaskan untuk bangun jalan tersebut.
"Lahan untuk jalan itu seluas 40 hektare 3000 meter dengan jumlah bidang tanah sebanyak 852," jelas dia.
Baca Juga: Longsor Terjang Permukiman di Paledang Kota Bogor, 5 Rumah Warga Terancam Ambruk
Namun, kata Jaro Ade, terkait anggaran belum diperiksa kembali, karena beberapa waktu lalu terjadi efisiensi anggaran dari pusat.
"Terkait anggarannya biar nanti arahan dari pak Bupati saja," tutur dia.
Jaro Ade menerangkan, pembangunan jalan itu direncanakan akan dibangun sepanjang 12 kilometer sesuai dengan Penetapan Lokasi (Penlok).
"Dengan luasan 25 meter. Kalau pun juga nanti ada perubahan sedikit-sedikit, misalnya tiba-tiba ada pergeseran trase karena ada makam, itu mungkin tidak harus lagi melalui kebijakan provinsi enaknya. Jalan itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat untuk memecah kemacetan di wilayah Bogor Barat," terang dia.
Meski demikian, untuk pembangunan infrastuktur jalan tersebut, Jaro Ade belum dapat memastikan kapan akan dimulai.
"Jalan itu nanti meliputi Desa Ciampea, Ciaruteun Ilir, Cijujung, Karekhel, Cibeber 1 dan Leuwiliang. Insya Allah untuk pembangunan jalan nya itu tuntas paling lambat tahun depan, lihat nanti kondisi fiskal pemerintah daerah," pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga