RADAR BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat strategi ketahanan pangan dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, hingga keamanan pangan bagi masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menyiapkan cadangan beras sebanyak 700 ton per tahun yang disimpan di Bulog Kantor Cabang Bogor sebagai buffer stock untuk menghadapi kondisi darurat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup empat aspek utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keamanan pangan.
“Makanya dibedakan antara food security dan food safety. Food security adalah ketahanan pangan, sedangkan food safety adalah keamanan pangan,” ujar Teuku Mulya kepada Radar Bogor, Kamis, 30 April 2026.
Dalam konteks ketersediaan, Pemkab Bogor rutin melakukan pemantauan ke pasar untuk memastikan bahan pokok seperti beras, daging, ayam, telur, gula, dan minyak goreng tersedia dalam jumlah yang cukup. Selain itu, aspek keterjangkauan juga menjadi perhatian, terutama ketika terjadi fluktuasi harga di pasaran.
“Kalau harga naik, berarti kita bicara soal keterjangkauan, di situ pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar,” jelasnya.
Untuk aspek pemanfaatan pangan, Pemkab Bogor mendorong diversifikasi konsumsi dengan mengajak masyarakat memanfaatkan pangan lokal, seperti singkong dan umbi-umbian, sebagai alternatif pengganti beras. Upaya ini dinilai penting, mengingat konsumsi umbi-umbian di Kabupaten Bogor masih tergolong rendah.
“Padahal, potensi umbi-umbian kita besar, ini yang terus kita dorong agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis pangan saja,” katanya.
Sementara itu, dari sisi keamanan pangan, Pemkab Bogor secara berkala melakukan pengujian terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, terutama untuk memastikan tidak adanya kandungan berbahaya, seperti residu pestisida di atas ambang batas.
“Pangan yang dikonsumsi masyarakat harus aman dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, ini bagian penting dari ketahanan pangan,” tegasnya.
Dalam menjaga stabilitas pasokan, peran Bulog menjadi krusial sebagai lembaga penyedia cadangan pangan, Pemkab Bogor setiap tahun menyimpan cadangan beras sebanyak 700 ton di Bulog yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat, seperti bencana atau lonjakan kebutuhan mendadak.
Baca Juga: Update Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026: Status SIKS-NG Sudah SPM, Kapan Saldo Masuk Rekening KKS?
“Cadangan ini menjadi penyangga ketika terjadi force majeure, jadi kapan pun dibutuhkan, beras itu siap didistribusikan,” ungkap Teuku.
Selain itu, Pemkab Bogor juga aktif melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar dan program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan lonjakan harga bahan pokok, program ini dilaksanakan hingga ke tingkat desa guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.
“Ketika harga tidak bisa dikendalikan karena faktor eksternal, seperti biaya logistik yang naik, maka pemerintah hadir melalui intervensi langsung di lapangan,” tutupnya.(Cr1)
Editor : Eka Rahmawati