Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Geruduk Pemkab Bogor, Ribuan Warga Terdampak Penutupan Tambang Tagih Janji Pemprov Jabar 

Abilly Muhamad • Senin, 4 Mei 2026 | 14:57 WIB
Ribuan warga terdampak penutupan tambang yang tergabung di Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang (AMCRP) saat datangi Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong. (Foto : Hendi Novian/Radar Bogor)
Ribuan warga terdampak penutupan tambang yang tergabung di Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang (AMCRP) saat datangi Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong. (Foto : Hendi Novian/Radar Bogor)

RADAR BOGOR  -  Ribuan warga terdampak penutupan tambang datangi komplek Pemkab Bogor, di Cibinong Senin 4 Mei 2026.

Mereka menuntut pembukaan kembali aktifitas tambang legal dan menagih janji kompensasi.

Berdasarkan pantauan Radar Bogor di lokasi, ribuan warga terdampak penutupan tambang menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai.

Baca Juga: Sukamakmur Bogor Punya Tempat Nongkrong Terindah, Punya Pemandangan Mewah Bikin Mata Segar

Mereka mendatangi kantor Pemkab Bogor sejak siang dengan menggunakan kendaraan truk, bus hingga kendaraan pribadi secara beriringan.

Kordinator Aksi Damai, Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin dan Parungpanjang (AMCRP), Asep Fadhlan mengatakan bahwa, aksi dilakukan untuk mempertanyakan ke pemerintah terkait proses pembukaan tambang legal.

"Tuntutan kita cuman simple sebetulnya, tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat," kata Asep Senin 4 Mei 2026.

Baca Juga: Suami Aniaya Mantan Kekasih Sang Istri di Kota Depok Diringkus Petugas, Polisi Beberkan Motifnya

Kemudian, massa aksi juga mempertanyakan janji Gubernur Jawa Barat terkait bantuan kompensasi yang diberikan kepada warga yang terdampak penutupan tambang.

"Gubernur yang meminta bahwa akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak," jelasnya.

Aksi damai kali ini, selain membawa sejumlah tuntutan, mereka juga menggelar doa bersama dan istighosah guna mengingatkan kembali terkait janji-janji Pemkab Bogor  dan Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Penggunaan Handphone di Sekolah di Kota Bogor Dibatasi, Ini yang Dilakukan Siswa

Asep mengaku, meski kebijakan ini bukan berada di Pemkab Bogor, namun ia meyakini bahwa Bupati Bogor, pejabat, anggota DPRD sudah tau saat ini Bogor wilayah barat darurat ekonomi sosial.

"Sudah banyak tingkat kriminal, jadi masyarakat ketika memang dipaksakan untuk beralih profesi ya nggak mudah, gak bisa segampang itu," tutur dia.

Karena, kata dia, masyarakat di sana banyak keterbatasan keahlian, pendidikan, pengalaman dan lainnya.

Dengan begitu, warga meminta Pemkab Bogor untuk mengembalikan aktifitas normal bagi warga.

Baca Juga: Lebaran Depok 2026! Gelar Event 5 hari Berturut-Turut, Warga Lokal : Banyak Hiburan Sekarang 

"Pemerintah juga memang harus sadar, karena yang di wilayah kita itu kebanyakan investor swasta, BUMD maupun BUMN tidak ada. Bagaimana caranya ada kesinambungan ada masa depan di masyarakat wilayah Bogor bagian barat," terang dia.

Dengan begitu, Asep meminta Pemkab Bogor mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera membuka aktifitas tambang legal kembali.

"Kita ingin segera dibuka kembali. Ini kan sudah tujuh bulan, jalan delapan bulan dari bulan September tanggal 26 tahun 2025," imbuh dia.

Baca Juga: Peserta SPPI Kopdes Wajib Simak, Rahasia Taklukkan 228 Soal CAT Koperasi Desa dalam Hitungan Menit, Cek Strateginya di Sini

Karena, aktifitas tambang yang dilakukan oleh warga Bogor bagian Barat itu merupakan mata pencaharian ekonomi yang telah turun menurun.

"Ini kita sudah mandiri, sudah Allhamdulillah ada kegiatan puluhan tahun kita berjalan dari nenek moyang kami," pungkasnya. (abl)

Editor : Yosep Awaludin
#ribuan warga #pemkab bogor #tambang