Langkah tersebut sejalan dengan peran IPB sebagai Pusat Unggulan (Center of Excellence/CoE) MBG melalui kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF. Melalui peran ini, IPB tidak hanya membangun dapur, tetapi juga sistem penyediaan pangan dari hulu hingga hilir.
Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi mengatakan, keterlibatan kampus dilatarbelakangi kondisi SPPG nasional yang masih memerlukan penguatan. Dari ribuan dapur gizi yang terdaftar, belum semuanya memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, serta masih menghadapi persoalan konsistensi mutu gizi, rantai pasok yang rapuh, dan minimnya pengawasan berbasis data.
Baca Juga: Forum Akademisi IPB Dukung MBG, Tegaskan Kampus Bukan Operator
"Program ini besar dan berjalan cepat, tetapi fondasinya masih perlu diperkuat. Kalau kampus dengan kapasitas riset pangan dan agribisnis seperti IPB hanya menjadi penonton, tentu ada yang tidak beres. Kami terpanggil untuk berkontribusi," ujar Alfian melalui siaran pers IPB, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, melalui CoE, IPB mendorong hilirisasi riset agar dapat diterapkan langsung di lapangan. Berbagai inovasi seperti pengembangan varietas pangan lokal, formulasi menu berbasis kebutuhan gizi, hingga teknologi pengolahan pangan sederhana mulai diimplementasikan dalam skala nyata.
Selain itu, IPB juga menggandeng berbagai pihak seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani untuk membangun ekosistem penyediaan pangan. Pendekatan ini diharapkan memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan peran masyarakat lokal.
Namun, Alfian menegaskan pengelolaan operasional SPPG tidak dilakukan langsung oleh kampus. Pengelolaan dijalankan oleh holding company IPB, yakni PT BLST, melalui yayasan berbadan hukum yang terpisah dari sistem akademik.
Baca Juga: APBN Jawa Barat Surplus, Kinerja Pajak DJP Jabar III Tumbuh 10,9 Persen hingga Maret 2026
"Yayasan tersebut dikelola secara profesional dan terpisah dari anggaran pendidikan. Dengan begitu, tata kelola dan mandat akademik kampus tetap terjaga," bebernya.
Direktur PT BLST, Luhur Budijarso menambahkan, SPPG yang dikembangkan dirancang sebagai model yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak hanya membangun dapur, tetapi juga membangun ekosistem pendukung secara menyeluruh.
Saat ini, PT BLST menyiapkan dua SPPG di Kecamatan Ciampea dan Sukajaya, dengan satu dapur telah siap beroperasi. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki kebutuhan tinggi serta ekosistem agribisnisnya sudah tersedia dan potensial untuk dikembangkan.
Ia menyebutkan, layanan awal ditargetkan menjangkau ribuan penerima manfaat di wilayah sekitar. Selain itu, pelibatan petani, peternak, hingga pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok.
"Pembinaan dilakukan bersama dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari penelitian, pendidikan, hingga pengabdian kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, model ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung program pemerintah, tetapi juga diharapkan menghasilkan dampak berkelanjutan. Sebagian hasil pengelolaan akan dialokasikan kembali untuk mendukung riset, beasiswa, dan kegiatan pengabdian masyarakat di IPB.
Baca Juga: Dukung Program MBG, Unit Usaha IPB PT BLST Bakal Bangun SPPG di Bogor
Dari sisi keamanan pangan, seluruh proses pemenuhan gizi menerapkan prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Pengawasan dilakukan secara berkala oleh lembaga riset IPB, dengan hasil audit yang terbuka untuk verifikasi publik. (uma)
Editor : Eka Rahmawati