Sejumlah insiden yang muncul dalam implementasinya dinilai bukan sekadar persoalan teknis semata, melainkan berkaitan erat dengan lemahnya sistem dan tata kelola program.
Pandangan itu disampaikan Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prof Jono M Munandar, dalam acara Strategic Discussion yang digelar di Kampus Dramaga IPB University pada 29 April 2026.
Menurut Prof Jono M Munandar, berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan parsial. Ia menilai akar masalah berada pada sistem pengelolaan yang belum berjalan optimal, mulai dari aspek keamanan pangan hingga tata kelola operasional di lapangan.
Dikutip Radar Bogor di laman resmi IPB pada Jumat 8 Mei 2026, Prof Jono menjelaskan, penguatan sistem keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten, mulai dari proses pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi ke penerima manfaat di berbagai daerah.
Baca Juga: Hadir di Kampus ITB Vinus Bogor, Pemain Film Suamiku Lukaku Bicara Isu Kekerasan dalam Relasi
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Prof Jono M Munandar turut mendorong keterlibatan UMKM dalam ekosistem program MBG.
Baca Juga: Rahasia Ibu UMKM Tetap Produktif Tanpa Burnout, Dosen IPB Bongkar Cara Atur Waktu yang Efektif
Namun, ia mengingatkan bahwa pelibatan pelaku usaha lokal tetap harus dibarengi pengawasan mutu yang ketat agar kualitas pangan tetap terjamin.
Dari sisi kualitas makanan, ia menilai pemenuhan kebutuhan kalori dan protein harian perlu menjadi fokus utama.
Penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) juga dinilai penting untuk meminimalkan risiko keamanan pangan melalui pengawasan yang lebih ketat dan terukur.
Ia menambahkan bahwa evaluasi berbasis data, termasuk inventarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas program tetap terjaga di seluruh wilayah pelaksanaan.
Tak hanya aspek pangan, Prof Jono juga mengkritisi tata kelola program yang dinilai masih perlu dibenahi.
Ia menyoroti, pentingnya perbaikan sistem seleksi operator dan penguatan mekanisme kontrol di setiap lini pelaksanaan.
Menurutnya, keterlibatan sekolah maupun katering profesional yang telah berpengalaman dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan kualitas implementasi program MBG di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Jono M Munandar juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih baik serta penyusunan rencana kontingensi sebagai langkah preventif menghadapi berbagai kemungkinan risiko di masa mendatang.
Dengan pembenahan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, efektif, dan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas generasi Indonesia di masa depan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim