RADAR BOGOR – IPB University membuka dialog dengan mahasiswa untuk meluruskan polemik keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum yang digelar di Bogor tersebut, kampus menegaskan tidak terlibat dalam operasional dapur.
Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang tetap aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap isu nasional. Ia menilai keterbukaan dalam berdialog menjadi langkah penting agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami membuka ruang dialog karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman,” ujarnya dalam forum di Gedung Startup Center IPB, Kampus Taman Kencana, Bogor Jumat, 8 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Rektor menegaskan sejak awal IPB University telah memutuskan tidak terlibat langsung dalam operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan risiko teknis serta aspek keamanan pangan.
“Peran yang diambil IPB University lebih strategis, yakni sebagai penggagas Center of Excellence untuk Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, UNICEF, dan berbagai mitra lainnya,” tegasnya.
Melalui Center of Excellence tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pelatihan, pengembangan standar mutu, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat serupa di berbagai wilayah, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Erika B Laconi, menegaskan IPB bukan institusi operasional SPPG. Ia menyebut perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem.
“IPB University bukan tempat operasional SPPG. Tugas kami memastikan ekosistem keilmuan, riset, dan pengendalian mutu berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki ruang besar untuk berkontribusi melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis gizi. Keterlibatan civitas akademika dinilai penting untuk memperkuat kualitas implementasi program pemenuhan gizi nasional.
Terkait operasional SPPG, pengelolaan dilakukan oleh entitas terpisah, yakni PT Bogor Life Science and Technology (BLST) melalui yayasan berbadan hukum. Struktur tersebut memastikan pengelolaan berjalan profesional tanpa mengganggu mandat akademik kampus.
Direktur BLST, Luhur Budijarso, menjelaskan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko selama lebih dari satu tahun. Ia menegaskan fokus utama bukan sekadar keuntungan operasional, melainkan membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan berkelanjutan.
“Bisnis model SPPG ini bukan untuk mengambil keuntungan semata dari operasional dapur, tetapi bagaimana mengembangkan value chain hingga ke petani, peternak, dan pengolahan pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, BLST telah menyiapkan kerja sama dengan petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal di Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Sukajaya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sekaligus keamanan pangan bagi penerima manfaat program.
Sementara itu, Presiden BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menyampaikan forum dialog ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman utuh mengenai posisi kampus dalam program MBG. Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan yang telah disepakati.
“Kita merupakan bagian dari civitas akademika, sehingga diharapkan dapat menjadi pengawal, pengawas, sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung Center of Excellence ini,” ujarnya. (uma)
Editor : Eka Rahmawati