RADAR BOGOR – Pemkab Bogor bersama KPK mulai memperkuat sinergi dalam pembenahan tata kelola pemerintahan.
Langkah ini dilakukan Pemkab Bogor melalui rapat koordinasi bersama KPK di Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor.
Rapat membahas reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, hingga pengawasan internal untuk mencegah potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Baca Juga: Polres Metro Depok Tangkap 6 Pelaku Curanmor, Beraksi Selama April-Mei 2026
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Serta memperkokoh sistem pengawasan internal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara Pemkab Bogor dan KPK ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang bersih, efektif, serta sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Saldo Bansos PKH Tahap 2 Mulai Mengalir, KPM Gagal Cek Rekening Kini Ada Titik Terang dari Kemensos
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, khususnya dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan pengawasan internal.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional sekaligus memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lebih optimal.
“Kami memahami tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu, pendampingan, arahan, dan masukan sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan maupun program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy, Kamis 14 Mei 2026.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan 10 Kota Baru, Tangerang Salah Satu Prioritas, Lahan 5 Hektare Sudah Disiapkan
Ia menambahkan, Pemkab Bogor juga terus menanamkan budaya kerja yang menitikberatkan pada integritas, keterbukaan, serta tanggung jawab di seluruh perangkat daerah.
Rudy menilai sinergi dengan lembaga pengawas seperti KPK sangat penting agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan tetap sesuai koridor hukum.
“Kolaborasi serta pengawasan yang kuat menjadi faktor utama agar seluruh program dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi langkah Pemkab Bogor dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perencanaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan.
Menurut Bahtiar, penguatan koordinasi antarlembaga, perencanaan yang matang, serta pengawasan internal yang konsisten menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan akuntabel.
“Kami berharap kerja sama yang sudah terjalin ini terus diperkuat, sehingga seluruh program pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berjalan tepat sasaran dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ungkapnya. (abl)
Editor : Yosep Awaludin