RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mematangkan realisasi program Satu Sarjana Satu Desa yang menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Hadijana, mengatakan pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk mendukung program tersebut masih menunggu penyempurnaan petunjuk teknis (juknis) dalam revisi Peraturan Bupati (Perbup).
Saat ini, proses revisi juknis tengah berlangsung sehingga pencairan anggaran belum dapat dilakukan. Meski demikian, ia memastikan prosesnya akan segera diselesaikan.
Baca Juga: Bek Andalan Persib Bandung Main di Piala Dunia 2026
“Perbup masih menggunakan nomor 48 hanya kita sedang revisi sedikit. Bankeu belum bisa dicairkan, perkiraan secepatnya,” ujar Hadijana, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan, melalui skema bantuan keuangan tersebut, pemerintah desa nantinya dapat mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan pendidikan kepada warga yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
Program ini memungkinkan desa memberikan beasiswa atau bentuk dukungan pembiayaan pendidikan lainnya bagi masyarakat agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana.
“Intinya desa bisa menganggarkan dari Bankeu untuk membantu warga memperoleh pendidikan tinggi,” jelasnya.
Baca Juga: Jelang Persib Juara, Dedi Aroza Sampaikan Pesan untuk Bobotoh
Hadijana menambahkan, penerima manfaat program ini diwajibkan menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.
Dalam pelaksanaannya, desa juga dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi melalui nota kesepahaman (MoU) atau menyalurkan bantuan langsung kepada mahasiswa penerima manfaat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan program harus didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah desa dan penerima manfaat, termasuk kemungkinan adanya komitmen pengabdian bagi desa setelah menyelesaikan pendidikan.
“Bentuk pengabdiannya nanti bisa disepakati bersama. Tidak harus menjadi perangkat desa, tetapi bisa berkontribusi sesuai kebutuhan dan potensi desa masing-masing,” pungkasnya.(abl)
Editor : Eka Rahmawati