Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Geruduk Kantor Pemkab Bogor, PMII Komisariat Unusia Gelar Demontrasi Bawa 5 Tuntutan

Abilly Muhamad • Kamis, 21 Mei 2026 | 18:40 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung di PMII saat mendatangi Komplek Perkantoran Pemkab Bogor. Foto: Hendi Novian/Radar Bogor
Sejumlah mahasiswa yang tergabung di PMII saat mendatangi Komplek Perkantoran Pemkab Bogor. Foto: Hendi Novian/Radar Bogor

RADAR BOGOR - Puluhan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Cabang Kabupaten Bogor menggelar aksi demonstrasi di Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Kamis, 21 Mei 2026.

Ketua Komisariat PMII Unusia Arina Sa'yin Afifa mengungkap, aksi ini digelar karena Kabupaten Bogor hari ini dinilai sedang menghadapi krisis multidimensi yang tidak lagi bisa ditutup narasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, seremonial, pencitraan politik pemerintah daerah.

Menurut Ketua Komisariat PMII Unusia Bogor, di tengah klaim keberhasilan pembangunan, justru menghadapi persoalan serius.

Baca Juga: Saldo Bansos PKH dan BPNT Tiba-tiba Cair Bersamaan, KPM di Sejumlah Daerah Diminta Segera Cek KKS Hari Ini

Mulai dari krisis ketenagakerjaan, buruknya pendidikan, konflik agraria, lemahnya kesehatan, hingga matinya pelayanan infrastuktur dasar seperti penerangan jalan umum.

"Situasi ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor gagal serta berbuat zalim dan kurang ajar kepada masyarakat yang tidak memastikan pembangunan berjalan secara adil dan berpihak kepada masyarakat kecil," kata Arina, Kamis, 21 Mei 2026.

Dengan persoalan tersebut, dalam aksi kali ini, PMII Unusia membawa sejumlah tuntutan.

Baca Juga: RUPS Indocement 2026: Dividen Rp468 per Saham Dibagikan, Buyback Rp750 Miliar Disetujui

Pertama, hentikan seluruh penggusuran intimidasi dan perampasan ruang hidup masyarakat tani di kawasan Gunung Salak serta wujudkan reforma agraria yang berpihak kepada rakyat kecil.

"Kedua lakukan audit total terhadap tata kelola anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastuktur publik yang diduga sarat penyimpangan, korupsi dan ketimpangan distribusi pembangunan," jelasnya.

Kemudian, pulihkan dan jamin hak dasar rakyat atas pendidikan dan kesehatan termasuk mengaktifkan kembali BPJS PBI masyarakat miskin serta mengevaluasi total pelayanan RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Status SPM di SIKS-NG Sudah Muncul, Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026 Mulai Cair Susulan Hari Ini

"Segera selesaikan krisis infrastuktur dasar, khususnya ratusan PJU mati di wilayah Bogor Barat dan daerah lainnya yang mengancam keselamatan serta keamanan masyarakat," ungkapnya.

Lalu tuntutan terkait penghentian model pembangunan yang hanya menguntungkan elite politik dan pemodal besar.

"Serta bangun kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tenaga kerja lokal dan petani kecil," tegasnya.

Baca Juga: Demo di Kantor Kecamatan, Kepala SMPN 1 Rancabungur Bogor Dituding Lakukan Pungli, Begini Klarifikasinya

Sementara itu, Utusan Bupati sekaligus Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf mengatakan bahwa, lima tuntutan aspirasi yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa PMII akan ditindak lanjuti.

"Kita siap memfasilitasi tuntutan-tuntutan teman-teman mahasiswa, sangat siap. Kita ajak dialog, teman-teman masih pengen orasi ya silahkan ga papa. Aspirasi akan ditindak lanjuti," ujar Farid.

Editor : Rani Puspitasari Sinaga
#Unusia #bogor #pmii