RADAR BOGOR - Diskursus publik kita hari ini tidak sedang kekurangan informasi, melainkan sedang keracunan informasi.
Di era di mana kecepatan jempol melampaui akselerasi logika, ruang digital kita menjelma menjadi pasar malam narasi yang riuh namun hampa substansi.
Ironisnya, di tengah klaim masyarakat yang kian "melek politik" dan "kritis", kita justru menyaksikan lahirnya generasi pembaca permukaan, mereka yang dengan mudah menyulut amarah kolektif hanya bermodalkan potongan klip video belasan detik, infografis tanpa sumber, atau narasi yang sengaja diamputasi dari konteks utuhnya.
Baca Juga: Jadi Tim Penyelamat di Red Bull Cliff Diving 2026, Prilly Latuconsina Bagikan Pengalaman Serunya
Fenomena terbaru mengenai framing foto hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto adalah konfirmasi telanjang dari kedangkalan ini.
Sebuah foto sapi diproduksi ulang secara digital, diberi narasi manipulatif seolah aset negara diklaim sebagai milik pribadi, lalu disebar ke ceruk-ceruk media sosial.
Tanpa verifikasi faktual bahwa bantuan tersebut secara legal dan transparan dicantumkan sebagai "Bantuan Kemasyarakatan Presiden", narasi pelintiran ini langsung ditelan mentah-mentah, diaminkan, dan disebarluaskan oleh ribuan orang yang telanjur memelihara antipati.
Kasus ini bukan sekadar urusan hoax lokal yang remeh.
Ini adalah gejala klinis dari akutnya penyakit sosiologis-digital kita: jalinan antara echo chamber (ruang gema) dan polarisasi digital yang kian mengeras.
Penjara Algoritma dan Manipulasi Sudut Pandang
Secara akademis, kita harus mengakui bahwa ruang digital tidak pernah netral.
Algoritma media sosial dirancang dengan satu tujuan kapitalistik: mempertahankan atensi pengguna selama mungkin.
Demi tujuan itu, algoritma menciptakan echo chamber. Kita terus-menerus disuapi oleh informasi yang seragam, yang hanya memvalidasi bias, kebencian, atau kesukaan kita.
Ketika ruang gema ini bertemu dengan psikologi massa yang malas melakukan konfirmasi, lahirlah apa yang disebut oleh psikolog sosial sebagai confirmation bias (bias konfirmasi).
Baca Juga: Pemkot Bogor Dilema Tangani Akses Motor Batutulis, Warga Butuh sementara Kondisi Jalan Berbahaya
Masyarakat tidak lagi mencari kebenaran obyektif; mereka hanya mencari pembenaran atas apa yang ingin mereka percayai.
Jika mereka membenci suatu figur atau kebijakan, maka sampah informasi apa pun yang mendegradasi figur tersebut akan dianggap sebagai "kebenaran yang mencerahkan".
Di titik inilah para arsitek propaganda masuk memanfaatkan celah.
Mereka melakukan cherry-picking, memotong konteks, memilih sudut pandang yang paling provokatif, dan mengemasnya sebagai umpan kemarahan (outrage bait).
Mereka tahu betul bahwa di media sosial, emosi (terutama kemarahan dan rasa superioritas karena merasa paling kritis) menjual jauh lebih cepat daripada data dan fakta empiris.
Bahaya Laten "Kritis Performatif"
Ada salah kaprah yang berbahaya dalam lanskap sosiopolitik kita hari ini: mencampuradukkan antara "sikap kritis" dengan "sinisisme buta".
Banyak orang merasa telah menjadi warga negara yang berdaya dan kritis hanya karena mereka rajin membagikan ulang makian atau kritik di media sosial.
Padahal, yang terjadi sering kali hanyalah performative activism, sebuah upaya kosmetik agar terlihat up-to-date, cerdas, dan berani di mata lingkaran virtualnya.
Nalar kritis yang autentik selalu menuntut prasyarat: kedalaman sosiologis, pembacaan data yang komparatif, dan kedewasaan untuk melihat persoalan dari pelbagai sudut pandang (multiperspectivity).
Ketika seseorang mengkritik tanpa dasar kebenaran yang utuh, ia sebetulnya sedang menurunkan derajat dirinya.
Baca Juga: Rayakan 5 Tahun Berdjaya, UD Djaya Coffee Gelar Hadjatan di Kedai Malabar Bogor
Alih-alih menjadi agen kontrol sosial terhadap kekuasaan, ia justru mengajukan diri menjadi instrumen atau "bidal" murah dari kepentingan propaganda pihak lain.
Kita tidak sedang mengontrol kekuasaan; kita sedang dikontrol oleh sutradara di balik layar gawai kita.
Merawat Waras: Sinergi Literasi dan Multiperspektif
Melawan polarisasi digital tidak bisa lagi bertumpu pada imbauan moral yang klise.
Kita membutuhkan rekayasa kesadaran yang sistemik.
Kebijakan negara, seketat apa pun, tidak akan mampu membendung banjir disinformasi jika hulu masalahnya yaitu mentalitas konsumen informasi tidak dibenahi.
Pertama, kita harus menaikkan kelas literasi kita dari sekadar "literasi baca-tulis" menjadi Literasi Algoritmik dan Kontekstual.
Masyarakat harus disadarkan bahwa apa yang muncul di beranda mereka bukanlah representasi utuh dari realitas dunia, melainkan pantulan dari bias mereka sendiri yang dimonetisasi oleh platform.
Membaca satu sumber berita di era hari ini adalah bentuk kecerobohan intelektual.
Kedua, menghidupkan kembali tradisi berpikir komparatif. Menjadi kritis terhadap pemerintah adalah keharusan dalam iklim demokrasi yang sehat.
Namun, kritik yang bertenaga adalah kritik yang lahir dari rahim akurasi.
Sebelum jempol mengklik tombol share, harus ada jeda skeptis untuk bertanya: Siapa yang memproduksi video ini? Konteks apa yang dihilangkan? Apa motif di balik narasi ini?
Demokrasi yang bermartabat hanya bisa dirawat oleh warga negara yang merdeka jiwanya dan jernih pikirannya.
Jangan biarkan hak prerogatif kita dalam berpikir dijajah oleh potongan video belasan detik dan algoritma pembelah bambu.
Baca Juga: For Revenge Trending Nomor 1 di YouTube Indonesia, Penampilan Bareng YB dan Tepe Viral
Bersikap kritis itu wajib, namun menjadi cerdas dan bijak dalam memilah informasi adalah benteng terakhir agar kita tidak berakhir menjadi pion di papan catur orang lain. (*)
Oleh: Restu Kurniawan Wibawa
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor