RADAR BOGOR - Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) melaksanakan acara doa munajat di titik 0 calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat yakni di Cigudeg.
Selain dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, kegiatan ini juga sekaligus memantapkan tekad dan semangat pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.
Ketua KPP KBB, Yana Nurheryana mengatakan, anggota KPP KBB dari 14 kecamatan, termasuk para tokoh di sekitar Cigudeg dan unsur masyarat lainnya mengikuti kegiatan tersebut.
"Momen HJB ini, kita ingin bermunajat kepada Allah secara spiritual, di lokasi titik 0 KM calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat, semoga Allah kemudian menjadikan tempat kami bermunajat, diharapkan menjadi daerah otonomi baru dengan segera," ungkapnya kepada Radar Bogor, Rabu, 3 Juni 2026.
Baca Juga: Ungkap Alasan Utama Program MBG, di Bogor Prabowo Curhat Kalah 4 Kali di Pilpres
Melalui kegiatan ini, lanjut Yana, juga diharapkan memberikan kesadaran kepada pemerintah daerah maupun pusat bahwa pemekaran Bogor Barat menjadi hal yang mendesak.
Sebab, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor telah meningkat pesat bahkan melebihi sejumlah provinsi di Indonesia. Hal itu tentu berdampak pada fungsi pelayanan pemerintah yang tidak berjalan optimal.
Dari alasan itu, pemerintah pusat mau pun daerah termasuk unsur DPR sejatinya harus mendukung rencana tersebut.
"Kalau saja hari ini pemerintah pusat dan daerah, termasuk DPR RI, ingin tetap menjadikan daerah otonomi baru yang kemudian menjadi moratorium, buktikan bahwa selama proses itu pembangunan di Bogor Barat tidak dihentikan," tegasnya.
Sehingga, sambung Yana, pihaknya meminta kepedulian dari Presiden RI agar mencabut moratorium, atau pilihan lainnya pembentukan DOB parsial.
"Sehingga tidak harus menunggu 10 tahun atau menunggu Kabupaten Bogor memiliki 10 juta penduduk. Hari ini saja sudah 6 juta jiwa, di atas NTT, Bali, dan yang lainnya. Artinya sudah sangat tidak rasional," tuturnya.
Sementara itu, Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menyebut bahwa peran DPR RI berperan penting dalam memperjuangkan DOB Kabupaten Bogor Barat karena jika tidak mendapat dukungan dari wakil rakyat, maka rencana tersebut terbilang sia-sia.
"Maka tekanan terhadap anggota dewan dapil Bogor jika DPR RI tidak mendorong dan memperjuangkan aspirasi rakyat Bogor Barat maka sebaiknya disanksi untuk tidak dipilih kembali oleh rakyat," tegasnya.
Sudah menjadi rahasia umum, masih Yusfitriadi, regulasi di Indonesia dapat dikendalikan oleh politik, sehingga moratorium bisa dicabut dengan alternatif skema jika relasi dan strategi politik cukup kuat.
"DPP RI yang ketika nyaleg menjadikan isu pemekaran Bogor Barat. Bagaimana setelah mereka jadi, maka strateginya undang DPR RI dapil Kabupaten Bogor, dan minta pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan untuk pemekaran Bogor Barat," cetusnya.(cok)
Editor : Eka Rahmawati