RADAR BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berhalangan hadir dalam kegiatan open house di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu, 3 Juni 2026.
Meski demikian, Presiden Prabowo disebut terus memberikan perhatian dan arahan terhadap penyelenggaraan program tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan Presiden sebenarnya memiliki keinginan untuk melihat langsung pelaksanaan open house Sekolah Rakyat yang mulai digelar hari ini tetapi karena ada agenda kenegaraan lain membuat Presiden tidak dapat hadir.
Menurut Gus Ipul, Presiden sejak awal memberikan sejumlah pesan penting kepada Kementerian Sosial dalam menjalankan program Sekolah Rakyat, salah satunya memastikan program tersebut benar-benar diperuntukkan bagi keluarga yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Program MBG Harus Berhasil, Minta Pelaksana yang Tak Serius untuk Mundur
"Jangan ada siswa-siswa yang tidak memenuhi kriteria, hindari tindakan menyimpang misalnya menerima titipan, menerima uang dalam rangka proses seleksi sekolah rakyat," ujar Gus Ipul Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menegaskan, Presiden secara khusus mengingatkan agar proses penerimaan siswa dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun suap.
Selain itu, Presiden juga meminta agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilengkapi dengan berbagai perangkat pendukung, termasuk buku-buku panduan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran maupun pengelolaan sekolah.
Arahan lainnya adalah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, guna mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Tak kalah penting, Presiden juga mengingatkan agar seluruh program di lingkungan Kementerian Sosial dijalankan secara bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Jangan ada korupsi dalam pengadaan-pengadaan yang terkait dengan tugas-tugas Kementerian Sosial, tidak hanya sekadar Sekolah Rakyat, tapi juga pengadaan-pengadaan program lain tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada KKN. Itu yang dipesankan kepada kami," pungkasnya.(Cr1)
Editor : Eka Rahmawati