RADAR BOGOR – Kekecewaan atas belum tuntasnya sengketa lahan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, membuat Kepala Desa (Kades) Sukawangi, Budiyanto, mengambil sikap tegas.
Ia berencana menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan langsung aspirasi warga dan siap mengundurkan diri dari jabatannya jika persoalan tersebut tak kunjung terselesaikan.
Pernyataan itu disampaikan Budiyanto usai dialog antara masyarakat Desa Sukawangi dan Kementerian Kehutanan terkait status lahan yang selama ini diklaim sebagai kawasan hutan.
Menurutnya, setelah Kementerian Kehutanan turun langsung ke Desa Sukawangi, langkah berikutnya yang akan ditempuh adalah mendatangi kediaman Presiden RI, Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Presiden.
Baca Juga: Beberapa Hari Tak Diguyur Hujan, BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Panas di Bogor
“Saya akan ngajak staf desa semuanya ke Hambalang,” ujarnya kepada Radar, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi warga bukan sekadar sengketa administrasi pertanahan, melainkan menyangkut kesejahteraan ribuan masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Karena itu, ia ingin pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi Desa Sukawangi.
“Saya akan mengadu ke Pak Presiden, kesejahteraan masyarakat dimana, ini perlu diingat ya, jadi ini harus selesai,” katanya.
Ia mengungkapkan, masyarakat Desa Sukawangi selama ini hidup dalam ketidakpastian akibat klaim kawasan hutan yang masih melekat pada wilayah desa.
Padahal, desa tersebut telah memiliki pemerintahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta masyarakat yang aktif mengikuti berbagai agenda demokrasi, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.
Budiyanto juga menegaskan bahwa dirinya siap mempertaruhkan jabatannya apabila perjuangan tersebut tidak membuahkan hasil. Menurutnya, keberadaan pemerintah desa menjadi tidak berarti apabila tidak mampu memberikan kepastian bagi masyarakat yang dipimpinnya.
“Kalau seandainya saya sudah lapor ke Pak Presiden Prabowo, tidak ada hasilnya, ngapain ada Pemerintah Desa Sukawangi, diakui juga enggak kan gitu,” tegasnya.
Ia mengatakan harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Selain itu, warga juga ingin mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat desa lainnya di Indonesia.
“Saya ingin segera, itu aja sih, saya ingin bantu juga, agar ini benar-benar loh, masyarakat 13.750 perlu kesejahteraan, sama-sama seperti desa yang lainnya yang ada di Indonesia,” tuturnya.
Budiyanto berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dapat bersama-sama mendorong penyelesaian sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut agar masyarakat Sukawangi tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati