Langkah ini merespons arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah untuk tidak lagi melakukan perekrutan tenaga honorer baru karena dinilai dapat membebani anggaran belanja pegawai di daerah.
Pemkab Bogor Siap Ikuti Aturan Pemerintah Pusat
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa terkecuali. Termasuk soal tenaga honorer.
Menurutnya, kebijakan daerah akan selalu diselaraskan dengan arahan nasional sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Pemkab Bogor akan selalu menyesuaikan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Rudy dengan parafrase, Rabu 10 Juni 2026.
Fokus Penyelesaian Status Pegawai Paruh Waktu
Di sisi lain, Pemkab Bogor saat ini juga tengah memprioritaskan penyelesaian status tenaga paruh waktu yang akan dialihkan menjadi pegawai penuh waktu.
Rudy menjelaskan bahwa proses tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah sebelum melangkah pada kebijakan baru terkait tenaga kerja di lingkungan Pemkab Bogor.
Ia menegaskan, apabila ada kebijakan lanjutan mengenai pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu, Pemkab Bogor siap menjalankannya sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pastikan Hak Pegawai Tetap Terpenuhi
Lebih lanjut, Rudy memastikan bahwa Pemkab Bogor tetap berkomitmen menjaga kewajiban pembayaran gaji bagi seluruh pegawai tanpa adanya penundaan.
Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 9.000 tenaga paruh waktu yang sebelumnya telah dilantik menjadi pegawai penuh waktu akan tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
“Pemkab Bogor berkomitmen menjalankan kebijakan pusat, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu, kami siap melaksanakannya,” jelasnya.
Komitmen Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Baca Juga: Harga BBM Non Subsidi Pertamax Meroket, Ojol di Kota Bogor Tepuk Jidat
Dengan adanya rencana penghentian rekrutmen tenaga honorer, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor kebijakan nasional sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan aparatur dan keuangan daerah.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem kepegawaian yang lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah. (abl)