RADAR BOGOR - DPRD Kabupaten Bogor memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, hadir mendampingi Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Sastra Winara mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama dua tahun berturut-turut pada masa kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Baca Juga: Pemkab Bogor Pertahankan Predikat WTP Laporan Keuangan Tahun 2026, Optimistis Percepat Pembangunan
“Capaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bogor. Opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah salah satu wujud penerapan prinsip good governance,” ujar Sastra, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja maksimal dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali mendapatkan penilaian terbaik dari BPK.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah bersama DPRD Kabupaten Bogor yang menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan secara baik dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Sastra berharap opini WTP yang kembali diraih dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. (abl)
Editor : Eka Rahmawati