RADAR BOGOR - Tudingan yang menyebut Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade, melakukan intervensi terhadap kepala desa di Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cigombong terkait persoalan lahan PT BSS mendapat bantahan langsung dari sejumlah kepala desa.
Bantahan tersebut muncul melalui video pernyataan yang beredar beberapa hari setelah aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.
Dalam aksi tersebut, orator demonstrasi bernama Yusuf Bachtiar menuding Wakil Bupati Bogor melakukan intervensi kepada para kepala desa terkait persoalan pertanahan.
Baca Juga: Hadirkan Teror Psikologis, Film Horor Obsession Siap Tayang di Indonesia
Namun, sejumlah kepala desa yang disebut dalam tudingan tersebut justru menyatakan tidak pernah mengalami tekanan maupun intervensi dari Wabup atau Wakil Bupati Bogor.
Kades Cijeruk: Tidak Pernah Ada Intervensi dari Wabup Bogor
Kepala Desa Cijeruk, Asep Saepul Rohman, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka membantah tuduhan tersebut.
Dalam video pernyataannya, Asep menegaskan, dirinya tidak pernah merasa diintervensi oleh Wakil Bupati Bogor sebagaimana yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor BPN Kabupaten Bogor.
Menurut Asep, hubungan antara pemerintah desa dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor selama ini berjalan dalam koridor koordinasi dan konsultasi pemerintahan.
“Bupati maupun Wakil Bupati Bogor merupakan tempat kami para kepala desa untuk berkonsultasi dan meminta solusi ketika menghadapi berbagai persoalan di desa masing-masing,” ujar Asep.
Ia kembali menegaskan, para kepala desa di Kecamatan Cijeruk tidak pernah menerima intervensi dari Wakil Bupati Bogor dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.
Kepala Desa Tanjungsari Sebut Arahan Pimpinan Bukan Bentuk Intervensi
Pernyataan serupa disampaikan oleh Herman, Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Cijeruk.
Herman menilai tudingan yang dialamatkan kepada Jaro Ade tidak memiliki dasar yang kuat.
Ia mengaku, selama menjabat sebagai kepala desa tidak pernah mendapatkan tekanan ataupun intervensi dari Wakil Bupati Bogor.
Menurutnya, arahan yang diberikan oleh Bupati maupun Wakil Bupati merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan koordinasi pemerintahan yang lazim terjadi antara pimpinan daerah dan pemerintah desa.
Baca Juga: Lukai Ibu-Anak di Depok, Sopir Angkot Asal Bogor Ini Terancam 12 Tahun Penjara
“Sebagai kepala desa, saya tidak pernah merasa diintervensi oleh Bapak Jaro Ade. Apa yang disampaikan oleh Bupati maupun Wakil Bupati selama ini lebih kepada arahan, masukan, dan solusi dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” kata Herman.
Kades Tugujaya Cigombong: Kami Sering Berkonsultasi dengan Bupati dan Wakil Bupati
Bantahan juga datang dari Muhamad Rifki Abdilah, Kepala Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong.
Rifki menegaskan bahwa informasi yang menyebut seluruh kepala desa di Kecamatan Cigombong dan Cijeruk diintervensi oleh Wakil Bupati Bogor tidak sesuai dengan fakta yang ia alami.
Ia mengungkapkan, komunikasi yang terjalin dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor selama ini lebih banyak berupa konsultasi terkait kebijakan dan penyelesaian persoalan yang muncul di tingkat desa.
“Kami sering berkonsultasi kepada Bupati maupun Wakil Bupati terkait berbagai permasalahan di desa. Hal itu dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rifki.
Menurutnya, hubungan antara kepala desa dengan pimpinan daerah bukan sekadar hubungan administratif, tetapi juga hubungan pembinaan yang bertujuan mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Rifki kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengalami intervensi dari Wakil Bupati Bogor, khususnya terkait persoalan pertanahan di wilayah Desa Tugujaya.
Kepala Desa Tegaskan Komitmen Bersinergi Membangun Kabupaten Bogor
Sejumlah kepala desa di Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cigombong menilai sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Mereka menegaskan akan terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor guna memastikan program pembangunan berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Antisipasi Macet Demo di HI, Kereta Api dari dan Menuju Gambir Berhenti Tambahan di Jatinegara
Selain itu, para kepala desa juga menyatakan komitmennya untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan ramah lingkungan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun aspek tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti