RADAR BOGOR - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor kembali mengadakan sensus ekonomi 2026.
Kali ini sensus ekonomi ditujukan pendataan para pelaku usaha baik yang terlihat maupun tidak terlihat.
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas mengatakan bahwa, sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding sensus yang ada sepanjang dalam sejarah.
Karena, sensus tahun ini BPS mendata lebih lengkap. Terlebih, saat ini banyak pelaku usaha yang tidak terlihat seperti di rumah-rumah.
"Makanya kalau dulu-dulu sensus ekonomi kita hanya berkonsentrasi utamanya yang kelihatan. Kalau sekarang enggak, usaha yang kelihatan pasti di data, baik itu baru berusaha, baik itu belum untung maksudnya masih rugi, tetap kita data," ungkapnya, Selasa 16 Juni 2026.
Menurutnya, sensus ekonomi ini akan dilaksanakan selama kurun waktu 2,5 bulan terhitung sejak bulan Juni hingga Agustus.
Baca Juga: Warga Bogor Catat, Ini 3 Rekomendasi Tas Sekolah Anak Branded, Harga Terjangkau
BPS juga menurunkan sebanyak 3.881 petugas untuk melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki usaha.
"Kita datang satu per satu, kita sisi semuanya satu per satu sampai nanti 31 Agustus," jelasnya.
Bambang menjelaskan, sensus ekonomi perlu dilaksanakan karena bertujuan untuk mendapati gambaran perekonomian Indonesia yang utuh dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
"Jadi kita akan punya gambaran perekonomian Indonesia yang utuh dan gambaran usahanya yang utuh juga, dari yang baru buka sampai yang sudah mungkin keturunan ke tujuh, atau yang dari kecil sampai yang besar akan kami data," terangnya.
Begitupun, kata Bambang, dari data sensus ekonomi ini juga nantinya akan menjadi sebuah acuan pemerintah dalam setiap membuat kebijakan.
Ia juga menegaskan bahwa, segala sesuatu data milik masyarakat yang telah di data dalam sensus ekonomi tersebut, akan dijaga kerahasiaanya.
"Sekarang semua petugas kami mendatanya pakai aplikasi melalui Hp. Tenang datanya hanya bisa dibuka melalui aplikasi itu, Jadi tenang saja kerahasiaan data dilindungi dengan undang-undang," pungkasnya. (abl)
Editor : Yosep Awaludin