RADAR BOGOR - Ketersediaan material alam seperti pasir, batu, split, dan bahan tambang lainnya diperkirakan akan menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2026.
Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi menghambat bahkan menghentikan sejumlah proyek strategis yang tengah direncanakan pemerintah.
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi mengingatkan, hampir seluruh proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan material alam yang selama ini sebagian besar berasal dari wilayah setempat.
Baca Juga: Intip 5 Kuliner Murah Garut yang Bikin Ketagihan, Mulai dari Es Goyobod hingga Surabi Tradisional
Menurutnya, proyek-proyek yang dimaksud tidak hanya mencakup program pembangunan milik Pemerintah Kabupaten Bogor.
Tetapi juga, proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi harus memberikan solusi terbaik," jelasnya, Selasa 16 Juni 2026.
Kebutuhan Material Diperkirakan Mencapai Ribuan Ton
Yusfitriadi menjelaskan, berdasarkan berbagai data dan literatur yang dipelajarinya, kebutuhan material alam untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang akan direalisasikan di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai sedikitnya 11 ribu ton.
Jumlah tersebut, meliputi berbagai jenis material konstruksi seperti pasir, batu, split, dan bahan pendukung pembangunan lainnya yang menjadi komponen utama dalam pengerjaan infrastruktur.
Namun di sisi lain, kemampuan produksi material alam di Kabupaten Bogor saat ini dinilai belum berada dalam kondisi yang stabil.
Situasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berpotensi mengganggu rantai pasok kebutuhan pembangunan.
Penutupan Tambang Dinilai Berdampak pada Ketersediaan Material
Salah satu faktor yang disoroti adalah kebijakan penutupan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bogor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Yusfitriadi menilai kebijakan tersebut hingga kini masih menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk berkurangnya produktivitas sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama material alam untuk kebutuhan pembangunan.
Baca Juga: Dongdang Hasil Bumi Diarak, Warga Mulyaharja Kota Bogor Helat Sedekah Bumi 2026
Ia menegaskan bahwa berkurangnya aktivitas produksi tambang dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan material yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.
Tekanan Ekonomi Global Turut Memengaruhi Distribusi
Selain faktor kebijakan daerah, kondisi ekonomi global juga disebut turut memberikan tekanan terhadap sektor material konstruksi.
Kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), dinilai berpengaruh besar terhadap biaya operasional dan distribusi material alam.
Yusfitriadi menjelaskan bahwa proses produksi hingga pengangkutan material tambang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga BBM.
Ketika biaya energi meningkat, maka biaya distribusi material juga ikut terdorong naik sehingga dapat memengaruhi stabilitas pasokan di lapangan.
Proyek Pembangunan Berisiko Tertunda Jika Tidak Ada Solusi
Melihat kondisi tersebut, Yusfitriadi mengingatkan bahwa berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor berpotensi mengalami keterlambatan apabila persoalan pasokan material tidak segera mendapatkan solusi yang konkret.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur Jawa Barat, dapat segera mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan material alam bagi kebutuhan pembangunan.
Menurutnya, kepastian pasokan material menjadi aspek penting agar proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan tidak mengalami stagnasi maupun risiko mangkrak.
Perusahaan Tambang Diminta Berkontribusi untuk Daerah
Di sisi lain, Yusfitriadi juga menilai bahwa perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Kabupaten Bogor harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah.
Komitmen tersebut, lanjutnya, tidak hanya terkait penyediaan material, tetapi juga mencakup penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Akhir Bulan Pengen Makan Enak? Bekasi Ternyata Punya 5 Kuliner Murah Rasa Juara, Buruan Cobain
Ia menekankan, pelaku usaha pertambangan perlu menunjukkan praktik usaha yang bertanggung jawab sehingga anggapan negatif mengenai dampak ekologis sektor tambang dapat diminimalkan melalui tindakan nyata.
Apabila terdapat perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap aspek lingkungan maupun kontribusi sosial bagi masyarakat, Yusfitriadi menilai, pemerintah perlu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha.
Dengan berbagai tantangan yang ada, ketersediaan material alam diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan menjelang pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2026. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim