RADAR BOGOR – Pengawasan terhadap pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor hingga saat ini disebut belum mendapat pendampingan langsung dari KPK.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di tengah rencana KPK yang akan memperketat pengawasan dana pokir di berbagai daerah.
Ya, isu pengawasan dana Pokir kembali menjadi perhatian nasional setelah KPK berencana turun langsung mengawasi proses perencanaan dan penganggaran di sejumlah daerah.
Langkah ini dilakukan karena dana pokir dinilai rawan penyalahgunaan, termasuk potensi praktik ijon proyek dan indikasi korupsi.
Sejumlah daerah bahkan telah melakukan penyesuaian kebijakan dengan memangkas atau menunda sementara pengusulan dana pokir sebagai langkah antisipasi.
Namun, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima pendampingan maupun pengawasan langsung dari KPK terkait pengelolaan dana tersebut.
Baca Juga: Prediksi Portugal vs Uzbekistan 24 Juni 2026, Cristiano Ronaldo Cs Wajib Waspada
“Sejauh ini di Kabupaten Bogor belum ada pengawasan langsung dari KPK,” ujar Sastra, Senin 22 Juni 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor pada prinsipnya terbuka dan siap mengikuti jika nantinya KPK turun langsung memberikan pendampingan maupun pengawasan.
“Kalau memang ada keterlibatan KPK, tentu kami menyambut baik dan siap mengikuti arahan serta petunjuk yang diberikan,” katanya.
Sastra juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi terkait kemungkinan penghentian sementara atau pembatasan usulan dana pokir di daerahnya.
Menurutnya, seluruh kebijakan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun KPK.
“Kami akan melihat dulu arahan dari KPK. Jika memang ada petunjuk resmi, tentu akan kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Terkait besaran anggaran pokir di Kabupaten Bogor, Sastra menyebut tidak ada angka pasti yang bersifat tetap.
Hal itu karena alokasi anggaran disesuaikan dengan usulan dan kebutuhan masing-masing daerah serta kemampuan keuangan daerah.
“Besaran anggaran itu tidak ada angka baku karena setiap daerah berbeda. Semua tergantung usulan dan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (abl)
Editor : Yosep Awaludin